ACEH TIMUR – bidikterkini.com | Senin, 27 Juli 2026. Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan PAUD Marzatillah senilai Rp.513.962.000 dari anggaran APBN 2026 kini menjadi sorotan publik. Pembangunan fasilitas pendidikan yang berlokasi di Desa Seuneubok Saboh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur ini terindikasi bermasalah lantaran berdiri di atas tanah umum meunasah milik warga desa.
Tanah umum tersebut diduga telah dihibahkan secara sepihak oleh oknum perangkat desa pada 6 Maret 2026 lalu tanpa melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).
Guna menguji keabsahan informasi tersebut, tim redaksi Bidikterkini.com berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Namun, upaya klarifikasi justru diwarnai sikap saling lempar tanggung jawab.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur, Bustami, saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp hanya mengarahkan wartawan untuk menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau jajarannya.
“Jumpa Pak Munir Kabid PAUD aja bang,” ujar Bustami singkat.
Namun saat dihubungi terpisah, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Aceh Timur, Munir, S.Ag, justru enggan memberikan penjelasan substantif dan kembali mengarahkan awak media untuk langsung menemui pengelola PAUD Marzatillah.
Alih-alih memberikan transparansi terkait status lahan dan proyek APBN tersebut, pihak pengelola maupun pembina PAUD Marzatillah terkesan terus menghindari konfirmasi media.
Tak hanya mengabaikan hak jawab wartawan, dugaan perlakuan tidak menyenangkan juga dialami jurnalis lain dari wilayah Aceh Utara yang mencoba melakukan konfirmasi serupa. Pihak pembina PAUD diduga melontarkan ujaran kebencian dan nada tendensius terhadap profesi pers. Bukti percakapan tersebut kini telah tersimpan dalam rekaman layar (screenshot) WhatsApp.
Sikap tertutup dari instansi pemerintah dan pengelola proyek ini semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran prosedur administratif maupun hukum dalam pengalihan aset desa tersebut.
Secara aturan normatif, pengalihan atau penghibahan aset desa yang diperuntukkan bagi kepentingan publik wajib disepakati melalui forum resmi musyawarah warga. Langkah sepihak oknum perangkat desa dinilai telah merugikan hak-hak kolektif masyarakat Desa Seuneubok Saboh.
Masyarakat kini mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, khususnya Inspektorat dan Dinas Pendidikan, bersama Pemerintah Desa Seuneubok Saboh untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait status hukum tanah tersebut. Jika terbukti melanggar prosedur hukum, proyek APBN bernilai ratusan juta rupiah ini berpotensi cacat hukum dan terancam dihentikan.
Redaksi Bidikterkini.com akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan membuka ruang tanggapan resmi (right of reply) bagi pihak-pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
Laporan: Saifuddin Ismail
Editor: Redaksi Bidikterkini.com
