ACEH TIMUR – bidikterkini.com | Para keuchik di Kabupaten Aceh Timur meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Aceh Timur segera menyiapkan lumbung sembako tanggap darurat di setiap kecamatan rawan banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir pada akhir tahun 2026.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul imbauan pemerintah dan informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, termasuk banjir di sejumlah wilayah.
Para keuchik menilai, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini dengan memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok bagi masyarakat apabila banjir kembali melanda wilayah Aceh Timur.
Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, Romi Syahputra, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten perlu mengambil pelajaran dari pengalaman banjir pada akhir tahun 2025 lalu, ketika sejumlah desa terdampak dan membutuhkan penanganan darurat selama beberapa hari. Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, saat banjir melanda, para keuchik terpaksa mendirikan sejumlah dapur darurat untuk memenuhi kebutuhan makanan warga yang terdampak bencana. Namun, keterbatasan pasokan sembako dari pemerintah kabupaten menjadi kendala serius, terutama ketika akses transportasi terputus dan jaringan komunikasi tidak berfungsi.
“Ketika banjir datang, para keuchik harus bergerak cepat mendirikan dapur darurat untuk memastikan warga tetap mendapatkan makanan. Namun, saat akses jalan terputus dan komunikasi terganggu, pasokan sembako dari kabupaten tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan warga secara cepat,” ujar Romi.
Ia menjelaskan, dalam kondisi tersebut, para keuchik terpaksa mencari bahan kebutuhan dapur darurat dengan berutang di kedai-kedai milik warga setempat. Pengadaan bahan pangan itu bahkan menelan biaya hingga puluhan juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Ironisnya, beban tersebut belum sepenuhnya selesai. Dalam sejumlah rapat keuchik, beberapa kepala desa mengaku masih menanggung utang pembelian kebutuhan dapur darurat akibat banjir sebelumnya.
“Kita tidak ingin kejadian serupa kembali terulang. Para keuchik tentu akan berupaya membantu masyarakat ketika bencana datang, tetapi penanganan bencana tidak seharusnya membebani keuchik dengan utang kepada pedagang karena kebutuhan dasar warga belum tersedia,” tegasnya.
Romi mengusulkan agar BPBD dan Dinas Sosial Aceh Timur membangun sistem lumbung sembako tanggap darurat yang dipusatkan di ibu kota setiap kecamatan. Persediaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum di desa-desa yang terdampak banjir.
Menurutnya, keberadaan lumbung sembako di tingkat kecamatan akan mempercepat distribusi bantuan, terutama ketika akses menuju pusat kabupaten terputus akibat banjir.
Stok kebutuhan pokok yang disiapkan di setiap kecamatan diharapkan mampu menopang operasional dapur darurat selama beberapa hari pertama setelah bencana terjadi, sembari menunggu bantuan lanjutan dari pemerintah kabupaten maupun pihak terkait lainnya.
“Lumbung sembako ini penting sebagai bentuk kesiapsiagaan. Ketika banjir terjadi, kecamatan sudah memiliki persediaan awal untuk membantu desa-desa terdampak tanpa harus menunggu distribusi dari kabupaten yang mungkin terkendala akses,” jelas Romi.
Ia juga berharap persediaan tersebut mencakup kebutuhan pangan pokok yang dapat segera dimanfaatkan untuk memasak makanan bagi warga terdampak, dengan pengelolaan stok, pendataan, serta mekanisme distribusi yang jelas dan terkoordinasi.
Lebih lanjut, Romi menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dilakukan sebelum banjir datang, bukan setelah masyarakat mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan.
Ia meminta pemerintah kabupaten melalui BPBD dan Dinas Sosial segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta para keuchik untuk memetakan wilayah rawan banjir, memperkirakan kebutuhan logistik, dan memastikan ketersediaan stok darurat.
Menurutnya, pengalaman banjir di sejumlah daerah serta kejadian banjir Aceh Timur pada akhir 2025 harus menjadi bahan evaluasi bersama agar penanganan bencana berikutnya lebih terencana.
