ACEH TIMUR – bidikterkini.com | Pascabencana alam yang melanda Desa Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, warga setempat menyampaikan keluhan serius. Mereka menilai bantuan Jaminan Kehidupan (Jadup) dari pemerintah belum diterima secara lengkap. Bahkan, muncul pertanyaan besar: ke mana bantuan Jadup dan stimulan isi hunian sementara dari Kementerian Sosial yang sudah tercatat dalam Basis Data Nasional Bencana Alam (BNBA) lewat Surat Keputusan Bupati?
Dari 231 KK terdampak, baru terima 49 unit hunian sementara dari BNPB + Rp1 juta/KK dari organisasi kemanusiaan
Bantuan Jadup dan stimulan isi hunian sementara dari Kemensos tidak ada sama sekali
Ada data BNBA SK Bupati untuk 161 penerima Jadup Tahap I, namun hilang entah ke mana
Warga dipindahkan: Tanya Camat disuruh tanya Keuchik, tanya Keuchik dikatakan data sudah diserahkan ke kecamatan
“Bantuan lain sampai sekarang belum ada sama sekali di desa kami. Seperti bantuan Jadup dan stimulan isi hunian sementara dari Menteri Sosial itu tidak ada.” — Ujar warga
DATA 161 PENERIMA HILANG, WARGA TANYA KE MANA
Yang menjadi sorotan utama adalah adanya data dalam SK Bupati Aceh Timur yang mencatat 161 orang berhak menerima bantuan Jadup tahap I. Namun, data tersebut kini dinyatakan “hilang entah ke mana”.
Padahal, dari 49 warga yang sudah mendapatkan hunian sementara, mereka seharusnya tercatat dalam daftar penerima bantuan yang dijanjikan pemerintah.
“Kami masyarakat bertanya apakah bantuan tersebut sudah disalurkan atau belum. Karena saat kami tanyakan ke Camat, beliau meminta kami menanyakan langsung ke Keuchik. Namun ketika ditanya kepada Keuchik, beliau menyatakan tidak mengetahui sebab data sudah diserahkan ke pihak kecamatan.” — Ujar warga
KONFIRMASI DIPOTONG & DIBLOKIR
Saat dihubungi awak Media Bidikterkini.com melalui telepon dan WhatsApp untuk meminta keterangan soal keluhan warga, Camat Pante Bidari, Darkasyi SE justru bungkam, langsung memutus sambungan, dan memblokir nomor wartawan. Ada apa sebenarnya?
Situasi ini membuat warga yang terdampak paling parah merasa seolah-olah “dipermainkan” oleh pihak-pihak terkait. Mereka mendesak agar segera ada kejelasan mengenai status bantuan yang sudah dijanjikan tersebut.
JANJI DAN HARAPAN WARGA PADA WAMEN PPPA
Saat ini, harapan warga Desa Seuneubok Saboh tertuju pada kunjungan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, ke wilayah terdampak di Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, pada Minggu, 11 Januari 2026.
Dalam kunjungannya, Wamen PPPA menegaskan komitmen pemerintah untuk memulihkan martabat dan perekonomian masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan pascabencana. Beliau mengumumkan tiga program utama:
Pembangunan dapur umum komunal permanen
Program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan akses modal mikro
Fasilitasi pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih
“Pembangunan dapur umum ini tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 4 hari. Yang terpenting adalah ketersediaan beras, minyak goreng, dan telur. Perempuan juga akan mendapatkan pelatihan agar mampu menyediakan sumber gizi mandiri melalui pengelolaan kebun pangan lokal.” — Veronica Tan
Bagi warga Desa Seuneubok Saboh, komitmen tersebut harus segera dapat dirasakan dampaknya. Sebab, pembangunan fisik saja tidak akan berarti jika bantuan sosial yang sudah tertuang dalam SK resmi justru tidak memiliki kejelasan nasib.
PERTANYAAN PUBLIK: SIAPA YANG MEMAINKAN DATA?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Sosial Aceh Timur, Pemerintah Kecamatan Pante Bidari, maupun Pemerintah Gampong Seuneubok Saboh terkait hilangnya data 161 penerima bantuan Jadup dan stimulan isi hunian sementara. Bahkan konfirmasi langsung ke Camat justru diputus dan nomor wartawan diblokir.
Apabila data yang sudah tercantum dalam SK Bupati benar-benar hilang atau tidak ditindaklanjuti, hal ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi yang sangat merugikan korban bencana. Oleh sebab itu, masyarakat meminta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum untuk turun tangan menelusuri alur pendataan dan penyaluran bantuan tersebut.
PAK BUPATI, DINAS SOSIAL, CAMAT — TOLONG JELASKAN KEBERADAAN BANTUAN KAMI!
Rakyat korban bencana butuh kepastian, bukan hanya janji semata, apalagi sikap menolak dikonfirmasi.
Laporan: SF Jurnalis Aceh
