Sejumlah masyarakat mengaku baru mengetahui adanya pembangunan setelah fisik bangunan mulai berdiri. Mereka menyebut tidak pernah diundang dalam musyawarah gampong maupun menerima informasi mengenai penggunaan tanah, sumber anggaran, serta dasar hukum pelaksanaan proyek tersebut.
Salah seorang warga, Saifuddin Ismail, mengatakan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses yang menyangkut aset bersama milik gampong.
“Kami baru sadar ada bangunan ketika dindingnya mulai berdiri. Tidak ada undangan rapat, tidak ada surat pemberitahuan. Kami hanya tahu itu bangunan sekolah, tetapi tidak mengetahui tanah ini digunakan atas dasar apa, apakah sudah mendapat persetujuan masyarakat, dan dari mana asal anggarannya serta berapa jumlahnya,” ujarnya.
Konfirmasi kepada Kabid PAUD-PNF Aceh Timur
Untuk memperoleh penjelasan resmi, Tim Investigasi bidikterkini.com menghubungi Munir, S.Ag., Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp pada Jumat (3/7/2026).
Dalam konfirmasi tersebut, Munir memberikan jawaban singkat.
“Gak papa bang, naikkan aja bang.”
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait substansi pertanyaan yang diajukan media mengenai mekanisme penggunaan tanah, proses administrasi, maupun pengelolaan anggaran revitalisasi PAUD tersebut.
Masyarakat Minta Transparansi Dana APBN
Jawaban tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keterbukaan informasi penggunaan anggaran negara sebesar Rp.513 juta yang bersumber dari APBN.
Masyarakat berharap seluruh proses pembangunan dapat dijelaskan secara terbuka, mengingat dana yang digunakan berasal dari keuangan negara dan proyek dilaksanakan di atas aset yang diduga merupakan milik gampong.
Sorotan terhadap Penggunaan Tanah Meunasah
Sejumlah warga menilai penggunaan tanah Meunasah sebagai lokasi pembangunan seharusnya didahului dengan musyawarah serta persetujuan masyarakat.
Mereka juga berharap pemerintah dapat menunjukkan dokumen administrasi yang menjadi dasar penggunaan aset tersebut agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Selain itu, warga meminta seluruh informasi mengenai nilai anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan progres pembangunan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana publik.
Aspek Administrasi yang Perlu Dijelaskan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat beberapa hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, antara lain:
-
Dasar hukum penggunaan tanah Meunasah sebagai lokasi pembangunan PAUD.
-
Dokumen persetujuan atau hasil musyawarah dengan pemerintah gampong dan masyarakat.
-
Rincian penggunaan anggaran revitalisasi sebesar Rp.513.962.000.
-
Progres pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan program revitalisasi.
Bidikterkini.com Buka Ruang Hak Jawab
Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan dan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bidikterkini.com memberikan kesempatan kepada:
-
Kabid PAUD-PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur;
-
Panitia P2SP PAUD Marzatillah;
-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab secara tertulis atas pemberitaan ini.
Redaksi berharap penjelasan resmi dapat disampaikan mengenai:
-
Dasar persetujuan penggunaan tanah Meunasah Gampong Seuneubok Saboh.
-
Rincian anggaran revitalisasi PAUD Marzatillah.
-
Mekanisme pelaksanaan proyek kepada masyarakat.
-
Penjelasan atas tanggapan saat dikonfirmasi media.
Apabila nantinya ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara, penanganannya merupakan kewenangan aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: Konfirmasi melalui telepon dan WhatsApp, keterangan warga, serta data papan informasi proyek revitalisasi PAUD Marzatillah.
Laporan: (SF) Tim Investigasi bidikterkini.com
