ACEH TIMUR — bidikterkini.com | Ancaman krisis pangan dan gagal tanam membayangi sekitar 22 ribu jiwa di Kabupaten Aceh Timur. Kondisi ini memuncak setelah kerusakan tanggul dan jaringan irigasi akibat banjir hidrometeorologi tak kunjung tertangani secara menyeluruh.
Masyarakat dari tiga kecamatan—Simpang Ulim, Pante Bidari, dan Julok—kini menggantungkan harapan besar kepada Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma, untuk memperjuangkan percepatan penanganan darurat hingga ke pemerintah pusat.
Aspirasi mendesak tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Tanggul dan Irigasi yang berlangsung di Ruang Kerja Camat Simpang Ulim pada Senin (27/7/2026).
Camat Simpang Ulim, Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur pertanian ini melumpuhkan aktivitas para petani lokal. Jika tidak ada tindakan cepat, ribuan hektare lahan persawahan dipastikan terlantar pada musim tanam mendatang.
“Tanpa perbaikan mendesak pada tanggul dan saluran irigasi, ribuan hektare sawah dipastikan tidak dapat digarap, yang berpotensi memicu ancaman kelaparan bagi puluhan ribu warga,” ungkap Muhammad Yusuf.
Melalui berita acara yang ditandatangani bersama oleh para keuchik (kepala desa), Keujruen Blang, hingga Mantri Tani, warga secara resmi meminta Haji Uma mengawal persoalan ini hingga ke DPD RI dan kementerian terkait.
Untuk menyelamatkan sektor pertanian dan stabilitas ekonomi warga, masyarakat mengajukan 7 poin prioritas penanganan darurat, yaitu:
- Perbaikan BHK 6–11: Melayani wilayah Kemukiman Blang Nie dan delapan gampong.
- Penanganan Tanggul Teupin Breuh: Perbaikan darurat di 7 titik sepanjang kurang lebih 100 meter.
- Rehabilitasi Jembatan Arakundo: Perbaikan pada struktur sayap jembatan.
- Perbaikan Irigasi Desa: Rehabilitasi 9 titik saluran irigasi yang tersebar di 9 desa.
- Normalisasi Saluran Air: pengerukan dan pembersihan saluran sepanjang 15 kilometer.
- Perbaikan Tanggul Blang Gleum & Seumatang: Penanganan sepanjang 30 meter.
- Perbaikan Jembatan Kuala Simpang Ulim: Akses penunjang mobilitas pertanian.
Menanggapi desakan warga, Staf Ahli Anggota DPD RI Haji Uma, Muhammad Furqan, mengonfirmasi bahwa seluruh dokumen hasil kesepakatan akan langsung diteruskan kepada Haji Uma.
Selain pengawalan di DPD RI, timnya juga siap bersurat resmi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI agar dana bantuan tanggap darurat dapat segera dikucurkan.
“Aspirasi masyarakat sudah kami sampaikan kepada Haji Uma dan menjadi prioritas utama. Kami akan mendorong adanya langkah percepatan, baik penanganan darurat jangka pendek maupun solusi permanen untuk jaringan irigasi di Aceh Timur,” jelas Muhammad Furqan.
Masyarakat berharap koordinasi tingkat pusat ini dapat merealisasikan perbaikan infrastruktur dalam waktu singkat demi menjaga kedaulatan pangan di Aceh. (*)
