Makassar — bidikterkini.com | Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) se-Sulawesi Selatan yang tergabung dari berbagai cabang menggelar aksi unjuk rasa di PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan persoalan tata kelola, lemahnya pengawasan internal, serta kebijakan pengelolaan limbah yang dinilai bermasalah di lingkungan PT KIMA. Aksi tersebut berlangsung pada Selasa (20/05/2026).
Dalam aksi tersebut, SEMMI menilai sejumlah kebijakan PT KIMA diduga berpotensi merugikan perusahaan-perusahaan yang berada dan bernaung di kawasan industri tersebut. Selain itu, SEMMI Se-Sulawesi Selatan juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan internal yang dinilai berdampak pada iklim usaha dan tata kelola di kawasan industri strategis milik negara itu.
Jenderal Lapangan SEMMI se-Sulawesi Selatan, Fahrul, menegaskan bahwa mahasiswa hadir untuk memastikan tidak ada kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan publik maupun para pelaku usaha.
Kami menilai Direktur Utama PT KIMA gagal total dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di internal kawasan industri, terkhusus dugaan kebocoran pendapatan dari pengelolaan limbah di PT KIMA. BUMN seharusnya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi dan perlindungan usaha, bukan justru melahirkan persoalan baru,” tegas Fahrul.
Usai menggelar aksi di PT KIMA, massa SEMMI melanjutkan aksi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Massa aksi diterima langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, yang menyampaikan bahwa pihaknya terbuka menerima laporan resmi dan akan menindaklanjuti setiap informasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami menunggu laporan resmi serta bukti-bukti untuk kami tindak lanjuti,” ungkap Kasi Penkum Kejati Sulsel.
Menanggapi hal tersebut, Jenderal Lapangan SEMMI se-Sulsel menegaskan pihaknya telah mengantongi sejumlah data hasil investigasi yang akan segera diserahkan kepada Kejati Sulsel.
“Kami telah mengantongi sejumlah bukti dan data valid dari hasil investigasi teman-teman terkait PT KIMA. Dalam waktu dekat, data ini akan kami serahkan kepada Kejati Sulsel untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti dugaan persoalan tata kelola di PT KIMA, aksi tersebut juga diwarnai insiden yang menimpa salah satu kader SEMMI Cabang Gowa. Kader tersebut dikabarkan mengalami sesak napas hingga harus dilarikan ke rumah sakit usai terpapar APAR saat proses pengamanan aksi berlangsung.
Atas insiden itu, Pengurus Wilayah SEMMI Sulsel secara resmi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Makassar dan mendesak dilakukan evaluasi terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi agar tetap mengedepankan pendekatan humanis, proporsional, serta menghormati hak demokrasi warga negara.
Ketua Umum SEMMI Sulsel, Andi Muh Idik Indra, mengecam keras dugaan tindakan represif yang terjadi dalam pengamanan aksi tersebut.
“Kami dengan tegas mengecam segala bentuk tindakan represif yang diduga dilakukan terhadap kader kami. Penyampaian aspirasi dan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang,” tegas Andi Muh Idik Indra.
SEMMI Sulsel juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti insiden yang dialami kader SEMMI Cabang Gowa, sekaligus memastikan adanya evaluasi serius agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Insiden yang terjadi terhadap kader kami, Pengurus SEMMI Cabang Gowa, akan kami kawal hingga tuntas. Kami juga mengimbau seluruh kader SEMMI se-Sulawesi Selatan untuk kembali melakukan konsolidasi dan mengawal persoalan ini secara serius,” pungkasnya.
SEMMI Sulsel menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan komitmen mahasiswa dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum terhadap setiap dugaan persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan tata kelola BUMN.
(*)
