ACEH – bidikterkini.com | Pegiat Sosial Aceh, Ronny H, mengatakan aksi para oknum mafia berkedok bisnis jual beli buku dan sejenisnya, terutama penagih uang bisnis buku dan LKS atau sejenisnya di sekolah, lebih kejam daripada para preman penagih hutang ke masyarakat yang kerap beraksi di jalanan, sehingga diam – diam menyebabkan banyak murid atau pelajar kurang mampu mengalami stres berat dan sangat tertekan akibat pengalaman buruk yang tidak seharusnya mereka alami.
Hal terselubung itu diduga terus terjadi di sekolah dan tentunya membuat para pelajar dan orang tua merasa tidak nyaman seperti dimangsa, namun mereka tidak bisa berkutik di bawah tekanan teror halus para oknum mafia yang dibiarkan bebas mengeksploitasi dunia pendidikan sejak zaman penjajahan dulu.
” Kami banyak dapat kabar miring, terkadang anak – anak ditekan untuk membeli buku atau LKS serta objek bisnis lainnya di sekolah, siapa yang belum bayar atau tidak mampu beli, maka mendapatkan bermacam bentuk tekanan, intimidasi atau dikucilkan, bahkan ancaman tidak boleh ikut ujian dan lainnya, yang sifatnya memaksa beli atau bayar, ini lebih keras dan lebih kejam daripada cara nagih hutang oleh preman brutal di jalanan,” kata Ronny 5 Feb 2026.
Hal itu disampaikan pengkritik cadas itu menanggapi informasi sebagaimana viral berita soal aksi bunuh diri pelajar miskin di NTT diduga akibat tak mampu membeli buku.
Ronny menilai, negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia akibat tidak mampu melindungi anak – anak atau siswa dari predator bisnis ilegal, yang sebelumnya sudah marak dicegah oleh pemerintah di lingkungan pendidikan.
Aksi pemerasan yang berkedok jual beli buku dan sejenisnya itu membuat lembaga pendidikan layaknya pasar demi memperkaya diri para oknum mafia yang secara terus – menerus terjadi, seperti tak ada obatnya.
” Terlepas benar atau tidaknya bocah SD di NTT itu bunuh diri karena tak mampu beli buku, tapi kenyataannya banyak murid atau siswa seperti orang tuanya yang tertekan oleh aksi para oknum mafia predator bisnis ilegal yang menjadikan anak – anak itu sebagai lahan bisnis, dan mengeksploitasinya dengan kejam tanpa adanya perlindungan dari negara,”sebut Ronny.
” Memang pemerintah telah melarang jual – beli buku dan sejenisnya di sekolah, tapi praktek kotor itu tetap saja terjadi dan memangsa para siswa, khususnya anak – anak miskin yang tidak mampu dengan berbagai tekanan, dan cara – cara pemerasan tanpa rasa belas kasihan,” ketus pengkritik cadas asal Idi Rayeuk, Aceh Timur itu.
Namun begitu, Ronny mengaku belum mendapatkan laporan atau informasi yang signifikan praktek – praktek kotor seperti itu terjadi di lingkungan pendidikan yang ada di Aceh, khususnya Aceh Timur.
” Kalau di Aceh, kami belum dapatkan informasi tekanan di bisnis pendidikan seperti itu, palingan keluhan ortu siswa soal tagihan uang ini itu yang kerap disampaikan di kolom komentar medsos, tentunya mereka tidak berani bicara secara gamblang,” ujar eks Ketua Forum Pers Indenepent Indonesia ( FPII) Provinsi Aceh tersebut.
Ronny mengungkapkan aksi kongkalikong para oknum mafia yang menjadikan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai ajang bisnis demi memperkaya diri, meraup keuntungan segar sebesar – besarnya dengan modal menekan para siswa itu tentunya sudah mendarah daging dan berlaku sejak zaman penjajahan hingga sekarang, yang tentunya melibatkan banyak pihak yang berkepentingan bahkan berkuasa.
Dia mengungkapkan hal itu sulit dihapuskan, karena pastinya melibatkan bisnis dan kekuasaan, yang mengeksploitasi orang – orang miskin demi meraup keuntungan dan kemewahan pribadi mereka.
” Menjadikan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai lahan basah bisnis para oknum bobrok, baik yang ada di sekolah maupun yang di luar sekolah itu disebut kapitalisasi pendidikan, jadi siswa ini bukan dianggap sebagai peserta didik untuk di didik, tapi pasar dan lahan bisnis yang menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya buat mereka yang bersekongkol, modalnya ya itu tadi teror halus ke anak – anak miskin yang tidak berdaya,” ucap Ronny.
Ronny mengaku pesimis praktek kotor ini dapat dibenahi oleh pemerintah, karena hal itu merupakan kejahatan terselubung dan ladang bisnis dengan untung besar bagi duet oknum pengusaha dan penguasa.
Apalagi bila masyarakat dan seluruh elemen sipil serta media kompak bertekuk lutut di bawah tekanan tirani.
” Kita mau berharap pada siapa untuk membenahi pemerasan kejam di lingkungan pendidikan ini, pada dinas, pada pemerintahan, mungkin saja mereka terlibat di dalamnya, terus pada siapa, pada presiden, mungkin beliau akan lebih sering lagi kena tipu oleh oknum di lingkaran kementriannya seputar ini, buktinya itu kan ada menteri pendidikan yang dijebloskan ke penjara, padahal wajahnya sangat lugu dan baik bagai malaikat,” pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
Reporter Koordinator Liputan Provinsi Aceh : Saipul Ismail SF
