SULSEL,MAKASSAR – bidikterkini.com | 27 Juli 2026 – Praktik dugaan kecurangan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru SPMB kembali menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Muncul dugaan adanya manipulasi nilai Tes Kemampuan Akademik TKA serta penggelembungan skor nilai sekolah demi memuluskan calon siswa tertentu masuk ke sekolah favorit.
Indikasi ini memicu keresahan para orang tua murid yang merasa dirugikan akibat berkurangnya transparansi dan keadilan dalam sistem seleksi nasional berbasis merit tersebut.
Menurut sejumlah orang tua, dugaan rekayasa ini disinyalir melibatkan oknum internal pihak sekolah yang sengaja mendongkrak nilai rapor maupun skor performa sekolah. Selain itu, ada juga potensi celah kelemahan dalam sistem penginputan data TKA. Kuat dugaan nilai TKA di-input secara manual atas laporan orang tua.
Langkah semacam ini dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kecurangan yang dapat mencederai hak siswa-siswi berprestasi secara murni.
“Anak saya hampir saja dirugikan oleh pihak panitia pelaksana SPMB. Kami merasa sistemnya tidak adil karena ada nilai yang tiba-tiba berubah, setelah saya memprotes nya barulah nilai TKA anak saya di-input,” ujar salah seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.
Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Sulsel, Hasnur, C.FLE., C.ILJ., C.PLA., melayangkan tuntutan tegas agar skandal manipulasi data nilai ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
Atas maraknya indikasi rekayasa data nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan manipulasi skor sekolah, DPD Akpersi Sulsel secara resmi menyatakan empat poin tuntutan krusial:
1. Audit Forensik Digital SPMB Transparan
Akpersi mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel untuk segera menerjunkan tim independen.
“Kami meminta audit forensik digital dan verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap seluruh data nilai TKA serta skor sekolah yang diinput ke dalam sistem SPMB,” tegas Hasnur.
2. Panggilan Terbuka untuk Aparat Penegak Hukum (APH)
Guna membongkar dugaan tindak pidana di balik proses penerimaan murid baru ini, Akpersi meminta APH dan Satgas Saber Pungli segera turun tangan.
“Kepolisian, Kejaksaan, dan Satgas Saber Pungli harus mengusut potensi gratifikasi, suap, hingga tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses SPMB ini,” lanjutnya.
3. Sanksi Pidana dan Pemecatan Oknum Terlibat
Hasnur menekankan perlunya tindakan hukum paling berat tanpa kompromi bagi siapa pun yang bermain-main dengan masa depan pendidikan:
- Sanksi Administrasi & Pidana: Pemecatan dan proses hukum pidana wajib dijatuhkan kepada oknum Kepala Sekolah, guru, maupun operator sekolah yang terbukti merekayasa data.
- Pemulihan Hak Korban: Panitia Seleksi Pusat didesak segera memulihkan hak calon peserta didik yang tersingkir akibat praktik curang tersebut.
Hasnur mengingatkan bahwa manipulasi dalam dunia pendidikan adalah ancaman serius bagi masa depan negara.
“Pendidikan adalah benteng terakhir moral bangsa. Jika masuk sekolah saja sudah dimulai dengan manipulasi dan kecurangan nilai, kita sedang merusak masa depan generasi muda secara sistematis. Kasus ini harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” tutup Hasnur dengan nada tajam.
Menyikapi fenomena ini, DPD Akpersi Sulsel mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para orang tua siswa yang mengantongi bukti awal manipulasi nilai rapor, TKA, maupun skor sekolah, untuk berani bersuara.
Laporan dapat disalurkan melalui posko pengaduan resmi, Ombudsman RI, maupun media massa demi mewujudkan SPMB yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan.
*(RED)*
