
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- LAPAS LHOKSUKON PERKUAT PENGAMANAN FISIK DAN PERANKAN TAMPING, JAMIN KONDUSIFITAS LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN
- Dugaan Permainan Calo Bantuan UMKM Aceh Timur: Warga Seuneubok Saboh Desak Inspektorat Turun Tangan
- Suryadi Djamil Apresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto, Minta Sikat Narkoba hingga ke Pabrik
- BAKORNAS LKBHMI PB HMI LAYANGKAN SOMASI TERBUKA, DESAK PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DUGAAN PENUTUPAN UMKM LOKSEM JP 33
- Dua Tahun Prabowo–Gibran: Apresiasi Capaian dan Catatan Evaluasi untuk Keadilan Sosial
- HOS Tjokroaminoto dan Cita-Cita Mulia Masa Depan Indonesia: Warisan yang Tak Boleh Dilupakan Penguasa
- PB SEMMI INSTRUKSIKAN KONSOLIDASI NASIONAL: EVALUASI TOTAL 2 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN ADALAH KEHARUSAN KONSTITUSIONAL
- DUA TAHUN PRABOWO–GIBRAN, GARIS INDONESIA LAYANGKAN RAPOR MERAH: PENDIDIKAN, DEMOKRASI, ENERGI, LINGKUNGAN, DAN MBG DISOROTI
Penulis: Admin
Aceh Timur – bidikterkini.com | Proyek pembangunan jaringan irigasi D.I. Jambo Aye (3.028 Ha) Tahap III di Desa Buket Kareung, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, yang dikerjakan oleh PT. Faiza Utama Mandiri, diduga kuat mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta transparansi informasi publik. Proyek ini merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT, Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, dengan nomor kontrak PB 0201-Bws1.6.2/1065 dan anggaran tahun 2025. Investigasi tim media pada Rabu, 07 Januari 2026 menemukan bahwa banyak pekerja di lokasi proyek tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang memadai. Para pekerja…
ACEH TIMUR – bidikterkini.com | Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, kini kembali terendam banjir air hujan deras sekira pukul jam, 2 : 30 WIB (Kamis 8 Januari 2026) Beberapa. fasilitas dan Rumah warga di beberapa Desa dalam Kecamatan Pante Bidari kembali terendam termasuk Kantor Camat dan Puskesmas di Pante Bidari saat ini dilaporkan terendam akibat derasnya hujan Warga setempat panik hingga mulai mengungsi karena khawatirkan takut terjadinya lagi banjir susulan seperti yang sudah dialaminya, Sebelumnya banjir bandang yang melanda sejumlah Desa di Kecamatan Pante Bidari pada hari Kamis November tahun 2025 yang menyebabkan keseluruhnya Madat Pante Bidari dan Simpang Ulim…
PANGKEP – bidikterkini.com | Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kembali mencuat di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep. Korbannya adalah Muliati, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku tidak pernah menerima hak bantuan sosialnya. Rabu, 7 Januari 2026. DI kegiatan rapat kerja komisi 3, ruang rapat LT.II DPRD Kabupaten Pangkep. Terkait pengaduan masyarakat yang tidak mendapatkan dan kehilangan bantuan sosial. Muliati menyampaikan bahwa buku rekening dan kartu ATM PKH miliknya dikuasai pendamping, termasuk PIN ATM, selama hampir satu tahun. Akibatnya, ia tidak pernah mengetahui maupun menarik dana bantuan yang menjadi haknya.…
Bantaeng – bidikterkini.com | Sulawesi Selatan. Bendahara Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) PW Sulawesi Selatan, Wawan Copel, angkat bicara keras terkait pemberitaan dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret oknum pengacara berinisial F di Kabupaten Bantaeng. Wawan Copel menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, jabatan, maupun kedekatan politik. Siapa pun pelakunya, termasuk jika memiliki relasi dengan elite pemerintahan daerah, wajib diproses secara hukum tanpa pandang bulu. “Kami tegaskan, siapa pun orangnya, mau dia disebut-sebut orang dekat Bupati Bantaeng sekalipun, semuanya sama di hadapan hukum. Tidak ada satu pun yang kebal hukum di negara ini,” tegas Wawan Copel. Menurutnya,…
ACEH – bidikterkini.com | Pemerintah Aceh meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk segera menyalurkan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi (banjir dan tanah longsor) yang melanda wilayah Aceh. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fad), dalam rapat virtual bersama jajaran pemerintah pusat pada Selasa (6/1/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekda Aceh M. Nasir, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Dalam pertemuan strategis tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan skema bantuan komprehensif bagi warga terdampak. Bagi kepala keluarga yang rumahnya mengalami…
PANGKEP – bidikterkini.com | Prosesi pelantikan sejumlah pejabat di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Pangkajene dan Kepulauan menuai sorotan dari kalangan jurnalis. Sejumlah wartawan mengaku diminta keluar dari ruangan saat prosesi pelantikan berlangsung, dengan alasan peliputan dikhawatirkan membuat Bupati marah, senin 5 Januari 2026 Salah satu wartawan, Sukmaparamita, mengungkapkan bahwa dirinya sempat berada di dalam ruangan pelantikan, tepat di belakang pintu masuk. Namun tak lama kemudian, ia diminta keluar oleh seorang staf perempuan yang diduga berasal dari BKPSDM. “Saya waktu itu masuk ke ruangan pelantikan di rujab Bupati, lalu ada staf BKPSDM perempuan yang meminta saya keluar. Dia bilang, ‘Bu… keluar…
Kolaka – bidikterkini.com | Aliansi Mahasiswa Kolaka Utara menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kecaman keras terhadap dugaan penyelenggaraan pesta minuman keras (miras) pada malam pergantian tahun di lingkungan Puskesmas Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Mahasiswa menilai peristiwa tersebut sebagai kejahatan etik, pelanggaran hukum, dan penghinaan terhadap fungsi pelayanan kesehatan publik. Dalam pernyataannya, massa aksi secara tegas menuntut Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mengusut tuntas, mengevaluasi, dan menjatuhkan sanksi tegas kepada seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun pejabat yang diduga melakukan pembiaran. Koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa Kolaka Utara Aguswandi menegaskan bahwa penggunaan puskesmas sebagai lokasi…
Maros – bidikterkini.com | Organisasi Komite rakyat demokratik (komrad) menyorot kondisi lingkungan hidup yang beraktivitas di wilayah sulawesi selatan Yayat selaku pasukan komrad angkat bicara terkait aktivitas pertambangan yang kian marak di kabupaten maros Sejumlah pihak di desak untuk melakukan pengawasan hingga penindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan yang berjalan secara ilegal Kata yayat, beberapa bulan terakhir pertambangan yang biasanya beraktivitas di maros itu terhenti walaupun beberapa juga berjalan “Pada polemik pertambangan khususnya galian c, tentu beberapa pihak harus terlibat aktif seperti kepolisian, DLH, Dinas ESDM, Pemkab dan Pemprov”. Tuturnya Lanjut yayat, pertambangan di wilayah maros tersebut akan kembali beraktivitas massif…
Bulukumba — bidikterkini.com | Dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Askar, hingga kini tidak menunjukkan kejelasan penanganan, meskipun persoalan ini telah berbulan-bulan disuarakan dan diminta untuk ditindaklanjuti oleh masyarakat. Berbagai desakan, laporan, serta permintaan agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bertindak tegas telah disampaikan. Namun hingga saat ini, hasilnya nihil. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada transparansi proses, dan tidak ada langkah konkret yang dapat dinilai publik. Lambannya penanganan kasus ini secara langsung menimbulkan kecurigaan publik. Pertanyaan mendasar pun mengemuka: ada apa dengan kasus ini? Mengapa perkara yang menyangkut pengelolaan keuangan…
Makassar – bidikterkini.com | Perhimpunan pergerakan mahasiswa menyatakan kekesalan dan kecaman keras terhadap dugaan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Polsek Rilau Ale, Polres Bulukumba, yang disinyalir tidak disertai Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan sebagaimana diwajibkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Impi sebagai mantum Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut benar, maka tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Penangkapan dan penahanan tanpa dasar administrasi hukum yang sah dinilai mencederai asas due process of law dan bertentangan dengan Pasal 21 KUHAP yang secara eksplisit mensyaratkan adanya surat perintah resmi…
