Oleh: Saipul (SF)
Koordinator Liputan Media BidikTerkini — Provinsi Aceh
ACEH TIMUR, bidikterkini.com | Jumat–Sabtu, 2–3 Oktober 2026. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Suka Damai, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, direncanakan mencakup total luas 126 hektare dengan anggaran Rp60 juta per hektare. Pelaksanaan dikelola melalui Ketua Koperasi pelaksana program, oknum Z.
Saat dikonfirmasi, Ibu Tiasyah, Kepala Desa Suka Damai, menyampaikan secara tegas:
“Program PSR yang saya ajukan itu berjumlah 126 hektare. Yang sudah selesai dikerjakan di lapangan baru 116 hektare.”
Tim investigasi kemudian menghubungi oknum Z. Alih-alih menjelaskan, beliau justru menjawab dengan sikap arogan:
“Masalah itu tanyakan ke Ibu Geuchik saja. Di lapangan, Ibu Geuchik dan suaminya yang mengurus.”
Tersisa 10 hektare — ke mana perginya?
Apakah 10 hektare itu sudah masuk ke kantong oknum Z? Atau hilang di lingkungan dinas yang seharusnya memverifikasi lahan dan dokumen?
Dari keterangan langsung para petani penerima program:
“Sejak lahan dibersihkan & bibit ditanam, belum ada perawatan. Kata oknum Z: biaya perawatan belum keluar. Yang kami terima cuma pupuk saja — sisanya belum kami terima sama sekali.”
1. Dari 126 hektare yang dianggarkan, mengapa hanya 116 hektare yang terlihat dikerjakan? Di mana 10 hektare sisanya?
2. Apakah biaya untuk 10 hektare itu sudah dicairkan dan dikuasai oknum Z?
3. Apakah dinas turun ke lapangan saat memverifikasi luas lahan, atau sekadar di atas kertas?
4. Mengapa biaya perawatan belum keluar padahal tanaman sudah tertanam? Ke mana anggaran itu disimpan?
5. Apakah penyerahan hanya berupa pupuk lalu ditinggalkan begitu saja? Di mana hak-hak lain petani?
6. Jika oknum Z menyatakan Ibu Geuchik & suaminya yang mengurus — apakah mereka mengetahui ke mana 10 hektare itu pergi? Siapa yang memegang kendali anggaran sebenarnya?
_JAWABAN IBU GEUCHIK: LEMPAR TANGGUNG JAWAB LALU BLOKIR_
Saat dikonfirmasi, Ibu Geuchik menyampaikan:
Pernyataan Makna Sebenarnya
“Semua ini di bawah pengawasan Scopindo — kalau lengkap dana cair, kalau kurang tidak keluar” Menghindar — melempar tanggung jawab ke pihak luar.
“Kalau kurang puas, tanyakan ke Azwir” Menolak menjawab, tidak mau terlibat
“Ni acara penyuluhan” → lalu blokir WhatsApp Memutus akses sengaja — tidak ingin ditelusuri lebih dalam
Pemblokiran BUKAN jawaban. Justru semakin diputus, semakin terlihat:
– Ada kesepakatan bungkam antara pihak di lapangan
– “Scopindo” bisa jadi hanya alasan untuk menutupi ketidakjelasan anggaran
– 10 hektare yang hilang & biaya perawatan yang tertahan sengaja ditutupi
– Mereka takut jika dijelaskan secara terbuka, kebenaran akan terungkap
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa lari? Kalau benar, mengapa diblokir?”
SIKAP AROGAN OKNUM Z: MERASA KEBAL HUKUM” Oknum Z seakan merasa di atas hukum — melempar tanggung jawab, tidak memberi penjelasan, dan menganggap semua wartawan sama: seolah setiap pertanyaan dapat dibungkam atau dibeli.
Melalui tulisan ini, saya sampaikan secara jujur:
“Saya Saifuddin Ismail — Saipul, Koordinator Liputan BidikTerkini. Saya ini BUKAN penjilat. Saya tidak akan menerima suap — apalagi dari orang-orang yang menganggap semua orang dapat dibeli.”
Saya berdiri bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk mengawal hak warga. Jika oknum Z berpikir kebenaran dapat dibeli, beliau keliru besar.
– Prinsip tidak dapat ditawar
– Kebenaran tidak dapat dibeli
- Setiap hektare, setiap rupiah, harus terlihat jelas jejaknya
- Paradigma → Anggaran milik rakyat, bukan pelaksana
- Transformasi → Verifikasi harus turun ke tanah, bukan hanya di atas kertas
- Kolaborasi → Semua pihak duduk bersama luruskan fakta 10 hektare
- Perspektif → Tanpa perawatan = kerugian masa depan petani
- Strategi → Oknum Z wajib buka laporan keuangan secara terbuka
- Krusial → 10 hektare = Rp600 juta, tidak boleh hilang tanpa jejak
- Sistematis → Periksa setiap tahap dari pembersihan hingga perawatan
- Asumsi → Dana tidak terpakai = disimpan, butuh jawaban resmi
- Negosiasi → Petani berhak terima semua haknya, bukan sebagian
- Isu → Anggaran tak jelas + tak ada perawatan + jawaban arogan = kerugian nyata
- Outcome → 10 hektare diketahui ke mana — dana perawatan segera cair
- Insight → Diam bukan jawaban, makin ditunda makin kuat dugaan
Kebenaran tidak akan hilang walau akses ditutup. Redaksi BidikTerkini akan tetap mencari jawaban dari pihak berwenang hingga tuntas. Ruang klarifikasi tetap terbuka luas bagi semua pihak yang disebutkan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan sah dari pengadilan.
Saipul (SF) / BidikTerkini.com
Mengawal Kebenaran & Keadilan
