MAKASSAR — bidikterkini.com | Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan tengah berada dalam kondisi kian memilukan. Warga harus menanggung beban berat akibat krisis empat kebutuhan dasar sekaligus: antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM), kelangkaan gas elpiji 3 kg, krisis air bersih akibat kemarau ekstrem, hingga pemadaman listrik bergilir yang tak kunjung usai.
Pemandangan antrean panjang kendaraan di SPBU kini merayap dari subuh hingga tengah malam. Gas 3 kg bersubsidi seolah mendadak lenyap dari pasaran. Sementara klaim Makassar telah “terang benderang” berbanding terbalik dengan kenyataan pemadaman listrik yang masih rutin dialami warga.
Kondisi kritis ini memicu sorotan tajam terhadap para wakil rakyat di DPRD yang dinilai belum melakukan tindakan mendasar secara merata untuk menyuarakan dan menyelesaikan jeritan konstituennya.
Kritik Pedas Asosiasi Pers: Jangan Cuma Janji dan Opini!
Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPI) Sulsel, Hasnur, C.FLE., C.ILJ., C.PLA., menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar datang meninjau, berfoto, lalu melontarkan opini di media tanpa menyelesaikan akar masalah.
“Pemerintah harus segera memberikan solusi konkret, bukan sekadar datang melihat dan membuat opini. Cari sumber dari kejadian yang tengah terjadi, bedah dan temukan titik persoalannya!” tegas Hasnur.
Meski dua pimpinan daerah—Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar—dilaporkan telah turun tangan, intervensi tersebut dinilai belum menghentikan kepanikan masyarakat. Antrean BBM makin mengular dan pasokan gas makin gaib di tingkat pangkalan.
Mendesak APH, Pertamina Patra Niaga, dan DPRD Bergerak Lebih Tegas
Krisis ini diduga kuat tidak hanya dipicu oleh kendala pasokan, tetapi juga indikasi permainan hukum yang merugikan rakyat kecil. Dugaan penimbunan BBM hingga indikasi penyelewengan gas 3 kg yang diselundupkan keluar daerah—seperti ke wilayah industri Morowali—harus segera diusut tuntas.
Masyarakat menuntut aksi nyata terintegrasi dari tiga elemen kunci:
- Aparat Penegak Hukum (APH): Segera tindak tegas oknum penimbun BBM dan oknum agen/pangkalan elpiji nakal. Jangan beri ruang bagi spekulan yang memanfaatkan situasi krisis.
- Pertamina Patra Niaga: Menjamin rantai distribusi transparan dan memastikan alokasi kuota tepat sasaran tanpa kebocoran.
- DPRD Sulsel & Makassar: Menjalankan fungsi pengawasan secara nyata, mendesak evaluasi total, serta memperjuangkan kebutuhan dasar rakyat ketimbang berdiam diri.
Pemerintah dan APH dituntut bertindak cepat sebelum kepanikan publik meluas dan memicu krisis sosial yang lebih besar di Sulawesi Selatan.
