Makassar – bidikterkini.com | Fahrul Ramadan selaku Ketua Umum SEMMI Kota Makassar menyampaikan sikap terbuka soal rencana pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi yang diwacanakan oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, wacana itu kurang tepat dan bisa melukai semangat demokrasi. Demonstrasi itu hak warga negara yang dijamin undang-undang. Aksi turun ke jalan adalah cara masyarakat menyampaikan kritik, mengoreksi kebijakan, dan menjaga agar pemerintah tetap berpihak ke rakyat. Kalau demonstrasi malah diperlakukan seperti sesuatu yang harus “ditangani khusus” lewat satgas, kesannya suara rakyat dianggap masalah yang harus diawasi.
Fahrul menilai pendekatan yang terlalu berbau keamanan terhadap aksi publik justru langkah mundur. Pemerintah seharusnya tidak menganggap kritik sebagai gangguan. Kalau demonstrasi dilihat sebagai ancaman, berarti pemerintah sedang tidak nyaman dengan suara rakyatnya sendiri.
Ia juga menegaskan, demonstrasi tidak muncul tiba-tiba. Biasanya ada keresahan, ada kebijakan yang dianggap belum adil, atau ada ruang dialog yang tidak berjalan baik. Jadi solusi yang lebih tepat bukan menambah struktur pengawasan, tapi memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, membuka ruang dialog yang setara, dan lebih mendengar aspirasi.
Menurutnya, stabilitas yang dibangun dengan cara membatasi kritik bukanlah stabilitas yang sehat.
Demokrasi itu bukan soal sepi dari aksi protes, tapi seberapa terbuka pemerintah menerima perbedaan pendapat.
“Wacana pembentukan Satgas Demonstrasi dikhawatirkan bisa menimbulkan rasa takut atau kesan intimidasi di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil. Ini bukan cuma soal lembaga baru, tapi soal pesan politik yang ditangkap publik: seolah-olah gerakan rakyat mau dikendalikan.”tegas Fahrul
Fahrul mengingatkan, sejarah menunjukkan kalau ruang demokrasi dipersempit, perlawanan justru bisa makin besar. Mahasiswa dan aktivis bukan musuh negara. Mereka bagian dari masyarakat yang justru membantu mengawasi kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat.
SEMMI Makassar menegaskan tidak menolak ketertiban. Mereka tetap mendukung aksi yang tertib dan sesuai aturan. Tapi mereka menolak kebijakan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan hak sipil. Negara tidak seharusnya memberi kesan bahwa suara kritis harus “ditangani”.
Fahrul menyatakan pihaknya akan terus konsisten menjaga ruang demokrasi di Sulawesi Selatan dan mengawal kebijakan publik agar tetap sesuai konstitusi dan keadilan sosial.
Baginya, kalau pemerintah yakin dengan kebijakannya, tidak perlu takut dengan demonstrasi. Kritik itu bukan ancaman. kritik justru vitamin bagi demokrasi. Demokrasi yang sehat lahir dari keberanian mendengar dan memperbaiki, bukan dari membatasi suara rakyat.
Sumber : SEMMI
ADMIN
