Banda Aceh – bidikterkini.com | Praktik curang diduga berlangsung lama terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh
kerap dilakukan Oknum pejabat instansi tersebut sering“membalap aspirasi dewan dari Pokok Pikiran dua Anggota DPR Aceh (Pokir Dewan)
Bahkan oknum pejabat Dinkes Aceh itu diduga jadi pengatur proyek secara sepihak. dengan Dalihnya telah menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai arahan instruksi melalui jalur legislatif, namun justru setiap adanya proyek dikasih kepada rekanan pilihanan oknum pejabat dinkes tersebut
Bedasarkan Informasi yang dikutip dari dua anggota DPR Aceh, yang juga merupakan pemilik aspirasi,”mengatakan bahwa dirinya sangat dekat dengan dinas dinkes Aceh sehingga kadis pun menyebutkan, oknum pejabat sudah lama memelihara kontraktor tertentu agar selalu mendapatkan jatah proyek, ujarnya.
Tambahnya, Pola ini berjalan rapi, seolah apa yang dilakukan sesuai prosedur, padahal pengendalian sepenuhnya tetap berada di tangan pejabat bersangkutan. “Permainan mereka sistematis. Dari luar tampak normal, tapi sebenarnya proyek sudah diset untuk rekanan tertentu,” ujarnya, Selasa (26/8/2025)
Praktik itu dikenal sebagai “balap pokir”, karena dinas bergerak lebih cepat daripada dewan dalam mengatur teknis proyek. Begitu usulan masuk, jalurnya langsung diarahkan: dari desain program, hingga siapa rekanan yang akan mengerjakan. Posisi dewan pun menjadi tak berdaya, sementara aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat pokir kehilangan makna.
Lebih ironis lagi, kontraktor yang bukan bagian dari lingkaran “peliharaan” kerap dibuat kesulitan. Mereka diganjal dengan berbagai alasan administratif. “Kadang alasannya diperiksa BPKP, kadang disebut banyak aturan. Tapi rekanan peliharaan lancar terus, meskipun yang kerja itu-itu saja,” kata sumber tadi.
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya diskriminasi sekaligus monopoli proyek. Rekanan luar lingkaran hampir mustahil bersaing, sementara kontraktor binaan pejabat justru melenggang tanpa hambatan. Proses administrasi pun disusun sedemikian rupa agar tampak legal, padahal siapa yang akan menang sudah ditentukan sejak awal.
Bagi sejumlah kalangan, praktik semacam ini jelas merugikan banyak pihak. Aspirasi rakyat yang disalurkan lewat wakilnya di parlemen jadi tidak terwujud, sementara kualitas proyek dipertanyakan karena lebih menuruti kepentingan kelompok tertentu ketimbang kebutuhan nyata di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Aceh belum memberi tanggapan resmi. Upaya konfirmasi redaksi melalui telepon dan pesan singkat kepada pejabat terkait belum berbalas.
Tim Media Investigasi
