Aceh Timur – bidikterkini.com | Dunia pendidikan Aceh Timur kembali diperlihatkan dalam wajah paling buram dan memalukan. SD Negeri 1 Idi Tunong, salah satu sekolah dasar di jantung Kecamatan Idi Tunong, masih berdiri dengan kondisi mengenaskan: bangunan semi permanen, ruang guru dijadikan ruang belajar, dan kekurangan lima lokal kelas.
Kondisi ini diungkap langsung oleh ketua Laskar Anti Korupsi Aceh Timur (LAKI) Saiful Anwar didampingi Dedi Saputra, jurnalis investigasi sekaligus Ketua Organisasi Wartawan Aceh Timur, usai meninjau langsung sekolah tersebut pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Saya benar-benar kecewa dan marah. Pemerintah Aceh Timur harusnya malu! Di tengah kekayaan sumber daya alam, anak-anak di sini belajar dalam kondisi yang lebih buruk dari pos ronda,” tegas Saiful dengan nada geram.
Menurutnya, situasi di SD Negeri 1 Idi Tunong mencerminkan gagalnya totalitas kepemimpinan daerah, terutama Bupati Iskandar Usman Al-Farlaki, dalam menjamin hak pendidikan yang layak bagi warganya.
Bupati Aceh Timur telah menetapkan dan memberikan kepercayaan kepada plt kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Timur apakah plt tersebut diduga tidak bekerja ataupun diduga tutup mata, jika tidak mampu mengembang tugas lebih baik berhenti saja.
“.Ini menyangkut harga diri Aceh Timur. Jangan tunggu viral dulu baru sibuk bereaksi, kata bang pon yang akrab disapa dengan lantang.
Ia menambahkan, “ruang guru yang seharusnya digunakan untuk koordinasi dan perencanaan pembelajaran, malah harus dikorbankan demi menampung siswa. Apa ini tidak menyayat hati? Di mana Dinas Pendidikan? Di mana Bappeda? Di mana para anggota DPRK yang tiap tahun bicara anggaran miliaran untuk pendidikan?”.
Lebih lanjut, bang pon menuding keras adanya kebisuan kolektif dan pembiaran sistemik oleh pejabat terkait, seolah-olah masa depan generasi muda Aceh Timur bukan tanggung jawab mereka.
“Kami, dari LSM dan para wartawan, tidak akan tinggal diam. Kami akan terus membuka kebobbrokan ini, jika pemerintah tetap pura-pura tidak tahu. Jika pendidikan saja diabaikan, lantas pembangunan macam apa yang kalian banggakan?”
Bang pon juga mengingatkan, jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, maka pihaknya bersama aliansi wartawan dan aktivis pendidikan akan membawa persoalan ini ke provinsi, bahkan ke Kementerian Pendidikan RI.
“Kami siap gelar konferensi pers terbuka, turun bersama masyarakat, dan mengangkat isu ini ke nasional. Ini soal masa depan, dan kami tidak akan biarkan anak-anak kami tumbuh dalam ketidakadilan yang terus-menerus disapu di bawah karpet kekuasaan.” pungkasnya.
(*)
