JAKARTA – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Gowa mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik penyimpangan di sektor kesehatan. SEMMI Gowa secara resmi mengumumkan bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Jakarta, pada Kamis, 30 Juli 2026.
Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan keras agar pemerintah mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar (pungli) layanan visum yang terjadi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar.
Ketua SEMMI Cabang Gowa, Muh. Fajrin, menegaskan bahwa pelayanan publik—khususnya medis—harus berjalan bersih, transparan, dan bebas dari tindakan koruptif yang merugikan masyarakat.
“Fasilitas kesehatan adalah tempat masyarakat mencari keadilan dan kesembuhan, bukan ladang pungli. Kami tidak akan berdiam diri melihat dugaan praktik penyimpangan ini. Kemenkes RI harus turun tangan dan menindak tegas oknum yang terlibat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo,” tegas Muh. Fajrin.
Langkah pergerakan ini dipastikan telah memenuhi koridor hukum. Pada Senin, 27 Juli 2026, SEMMI telah resmi menyerahkan surat pemberitahuan aksi ke Polda Metro Jaya.
Dalam konsolidasi aksi di Jakarta, Muh. Fajrin didampingi langsung oleh Bendahara Umum Pengurus Wilayah (PW) SEMMI Sulawesi Selatan, Wawan Copel. Keterlibatan pimpinan wilayah ini mempertegas komitmen penuh SEMMI dalam mengawal kasus ini hingga tuntas.
Dalam aksi damai yang dijamin akan berlangsung tertib tersebut, SEMMI Cabang Gowa membawa empat tuntutan krusial:
- Usut Tuntas Dugaan Pungli Visum: Mengusut secara transparan dugaan pungutan liar dalam pelayanan visum di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
- Audit Investigatif Kemenkes RI: Mendesak Kemenkes RI segera menurunkan tim independen untuk melakukan audit investigatif menyeluruh.
- Copot & Evaluasi Manajemen: Menuntut evaluasi total dan pencopotan pejabat/manajemen RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo jika terbukti melanggar atau membiarkan praktik pungli.
- Transparansi Tarif & Perlindungan Saksi: Membuka transparansi tarif resmi visum kepada publik serta memberikan perlindungan hukum bagi pelapor (whistleblower).
SEMMI berharap Kemenkes RI tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan konkret demi menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.
(*)
