Enrekang – bidikterkini.com | Formatur Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Enrekang, Aswin, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pengambilalihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, Pilkada merupakan hak konstitusional rakyat yang tidak boleh diambil alih oleh kepentingan elite politik.
Aswin menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang harus dijaga. Wacana pengalihan Pilkada ke DPR dinilai sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi menghilangkan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri.
“Pilkada adalah ruang demokrasi rakyat untuk menentukan arah masa depan daerah. Jika kewenangan tersebut diambil alih oleh DPR, maka esensi demokrasi akan tercederai,” tegas Aswin.
Ia juga menilai bahwa pengambilalihan Pilkada oleh DPR berpotensi melahirkan praktik kompromi politik yang jauh dari kepentingan publik. Oleh karena itu, SEMMI Enrekang secara tegas menyatakan sikap tidak sepakat dan menolak segala bentuk upaya yang mengarah pada penghapusan Pilkada langsung.
Aswin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa, untuk bersama-sama mengawal demokrasi dan mempertahankan hak pilih rakyat agar tidak dilemahkan oleh kepentingan politik elit.
( Aswin/Admin)
