MAKASSAR – bidikterkini.com | 20 OKTOBER 2026 — Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gerakan Rakyat Intelektual Sulawesi Selatan Indonesia (GARIS Indonesia) melayangkan kritik terhadap sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian optimal, mulai dari pendidikan, demokrasi dan supremasi sipil, energi, lingkungan hidup, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
GARIS Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi harus dibuktikan melalui penyelesaian persoalan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemenuhan hak-hak konstitusional.
Dalam sektor pendidikan, GARIS Indonesia menyoroti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan fasilitas sekolah, serta kesejahteraan guru yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
Pada sektor demokrasi, GARIS Indonesia mengingatkan pemerintah agar tidak antikritik dan tetap menjaga supremasi sipil, kebebasan berpendapat, serta penegakan hukum yang adil. Ruang demokrasi tidak boleh dipersempit, sementara kritik mahasiswa dan masyarakat sipil tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman.
Di sektor energi, GARIS Indonesia mendesak pemerintah bersama Pertamina dan PLN menjamin ketersediaan BBM, LPG bersubsidi yang tepat sasaran, serta pasokan listrik yang andal. Gangguan energi yang berdampak pada aktivitas masyarakat harus ditangani secara serius dan transparan.
Sementara itu, perlindungan lingkungan hidup harus diperkuat melalui pencegahan kerusakan, pengawasan ketat, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih. GARIS Indonesia juga meminta pelaksanaan program MBG dievaluasi secara terbuka, khususnya terkait kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta transparansi penggunaan anggaran.
Jenderal Lapangan GARIS Indonesia, Irgi, menegaskan bahwa dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar perayaan politik.
“Jangan sampai program pemerintah terlihat megah di atas kertas, tetapi rakyat masih berhadapan dengan persoalan mendasar di lapangan. Pendidikan harus dibenahi, demokrasi harus dijaga, persoalan energi harus dituntaskan, lingkungan harus dilindungi, dan MBG wajib transparan. Rakyat tidak membutuhkan sekadar janji politik, tetapi bukti kerja dan tanggung jawab negara,” tegas Irgi.
Ia menambahkan, GARIS Indonesia akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Jika persoalan rakyat terus diabaikan, kami tidak akan berhenti menyuarakan kritik. Pemerintah harus berani dievaluasi dan bertanggung jawab atas kebijakannya. Jangan alergi terhadap kritik, sebab kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi menjauh dari kepentingan rakyat,” lanjutnya.
GARIS Indonesia menegaskan bahwa momentum dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang belum optimal, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi GARIS Indonesia, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak janji yang diumbar, melainkan seberapa nyata persoalan rakyat diselesaikan.
