MAKASSAR — bidikterkini.com | Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (AMPERA SULSEL), yang tergabung dari berbagai organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan, menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik, yakni Pertamina Regional 7, PLN UID Sulselrabar, dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Aksi tersebut dipimpin Fahrul selaku Jenderal Lapangan AMPERA SULSEL.
Dalam aksi tersebut, AMPERA membawa isu “Pemerintah Gagal Total dalam Mengelola Distribusi Energi di Sulawesi Selatan, Usut Tuntas Dugaan Mafia Migas, Evaluasi Pertamina dan PLN.”
Fahrul menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam distribusi BBM dan LPG 3 Kg yang perlu mendapatkan perhatian serius. Antrean panjang di sejumlah SPBU serta dugaan penyalahgunaan distribusi BBM menjadi salah satu sorotan massa aksi.
“Kami mempertanyakan sistem pengawasan Pertamina. Masih adanya antrean dan munculnya dugaan penimbunan BBM menunjukkan ada persoalan yang harus dibuka secara transparan. Kami tidak mengatakan siapa yang bersalah sebelum ada proses hukum, tetapi dugaan tersebut harus diusut sampai tuntas,” tegas Fahrul.
Ia juga menyoroti persoalan harga LPG 3 Kg di sejumlah daerah yang dinilai masih membebani masyarakat.
Sementara itu, Emil Salim, Ketua GEMPAK HAM, dalam orasinya menyampaikan adanya dugaan persoalan dalam tata kelola Pertamina maupun PLN yang menurutnya perlu diperiksa oleh pihak berwenang.
“Kami menduga ada persoalan atau kemungkinan permainan oknum dalam pengelolaan energi. Indikasinya perlu diperiksa secara terbuka. Kalau memang ada oknum yang bermain dalam distribusi BBM, LPG maupun persoalan kelistrikan, silakan dibuktikan melalui proses pemeriksaan. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung akibatnya,” ujar Emil.
Selain Pertamina, AMPERA juga menyoroti pemadaman listrik bergilir yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. AMPERA mendesak PLN memberikan penjelasan mengenai penyebab, langkah penyelesaian, serta mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi ketentuan.
AMPERA selanjutnya meminta DPRD Sulsel kembali memanggil Pertamina Regional 7 dan PLN UID Sulselrabar melalui RDP untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka dan memastikan adanya tindak lanjut.
DELAPAN TUNTUTAN AMPERA SULSEL
1. Mendesak Polda Sulsel transparan mengusut dugaan penimbunan BBM dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
2. Mendesak evaluasi terhadap kinerja GM Pertamina Regional 7.
3. Mendesak Pertamina transparan dalam penyaluran BBM dan LPG 3 Kg dari hulu hingga hilir.
4. Mendesak evaluasi terhadap kinerja BPH Migas.
5. Mendesak PLN menghentikan pemadaman bergilir dan memberikan kompensasi sesuai ketentuan kepada pelanggan yang memenuhi kriteria.
6. Mendesak evaluasi terhadap kinerja GM PLN UID Sulselrabar.
7. Meminta DPRD Sulsel kembali menggelar RDP bersama Pertamina dan PLN.
8. Mendesak pengusutan penggunaan BBM kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih secara transparan dan sesuai ketentuan.
Fahrul menegaskan AMPERA akan terus mengawal persoalan energi di Sulawesi Selatan.
“Kalau persoalan ini tidak mendapatkan kejelasan dan tidak ada tindak lanjut, AMPERA SULSEL siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Yang kami tuntut adalah transparansi, pengawasan dan penyelesaian yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Fahrul.
