Hadir mendampingi Kapolda yaitu, Dirreskrimsus Kombes Pol. Dedi Supriyadi, S.I.K., Kabidpropam Kombes Pol Zulham Effendi S.I.K M.H., dan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, S.I.K., M.H.

Dalam pernyataannya, Kapolda Sulsel menjelaskan bahwa konferensi pers ini merupakan bagian dari upaya Polda Sulsel dalam mendukung implementasi 8 Program Prioritas Presiden RI, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di 100 hari pertama pemerintahan yang diusung dalam asta cita. Pengungkapan ini dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel yang menangani berbagai kasus, di antaranya proyek pekerjaan fisik, kejahatan perbankan, dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

Kapolda mengungkapkan bahwa dalam proses penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 523 orang saksi dan 16 orang ahli untuk melengkapi keterangan dan bukti.

Barang Bukti dan Kerugian Negara,

Barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus korupsi ini meliputi:

– 411 dokumen penting, seperti BPKB, sertifikat, dan dokumen terkait lainnya.

– 14 unit kendaraan roda empat.

– 10 unit kendaraan roda sepuluh berupa truk dump dengan merek Hino, UD Truck, dan Nissan.

– 8 unit forklift merek Sumitomo dan TCM.

– 1 unit telepon genggam.

– 3 unit laptop.

– Uang tunai sebesar Rp2.295.000.000.

Selain itu, nilai penyelamatan terhadap uang dan barang negara mencapai Rp. 8.703.000.000, sementara hasil perhitungan kerugian negara (PKN) mencapai Rp25.464.333.191. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp59.423.297.919, dengan total akumulasi kerugian sebesar Rp84.887.631.110.

Adapun tersangka sebanyak 21 orang dengan inisial, (AA, JP, MS, OA, EJ, AR, DM, BJ, MT, ZS, AM, KH, ISB, AMS, AF, RL, ED, OO, FA, NR, NS).

Adapun Pasal yang dilanggar yaitu, Kasus ini diproses dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001. Pasal ini disambung dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pelanggaran ini memiliki ancaman hukuman minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup dalam kondisi darurat, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Irjen Pol. Yudhiawan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi di Sulawesi Selatan. “Kami akan terus menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi demi menjaga kepercayaan publik dan melindungi keuangan negara,” ujarnya.

Penanganan tindak pidana korupsi oleh Polda Sulsel ini menjadi langkah nyata dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Sulawesi Selatan, sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

*Humas Polda Sulsel*

Artikel Dukung Implementasi 8 Program Prioritas Presiden RI, Kapolda Sulsel Pimpin Langsung Press Release Temuan Kasus Tindak Pidana Korupsi diSul-sel. pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sulsel berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana Korupsi melalui pemberian fasilitas kredit oleh salah satu bank BUMN Bank Mandiri kepada Koperasi PT. Eastern Pearl Flour Mills (EPFM) yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2019.

Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, dalam jumpa pers mengungkapkan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyidikan, dan terlapor ada tiga orang yang masing-masing berinisial MM, RF, dan RAM.

Kemudian Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menjelaskan bahwa barang bukti yang ada saat ini yang ada didepan, uang kontan sebanyak 1,7 Milyar, perangkat elektronik dan sejumlah kendaraan yang berkaitan dalam permodalan.

“Modusnya, pelaku mengajukan permohonan kredit yang tidak sesuai dengan proses pencarian yang telah ditetapkan. Data yang yang diajukan adalah data fiktif dan data ganda dan memanipulasi nilai gaji pokok pelaku serta tidak melalui analisis proses kredit,” ungkapnya.

Lebih lanjut,Andi Rian menjelaskan bahwa dalam proses kredit pihak bank tidak mengikuti ketentuan perbankkan terkait pencarian kredit yang seharusnya menjadi dasar ketentuan proses pencarian kredit.

” Kewajiban perbankkan juga dilanggar yang sudah menjadi prinsip perbankkan, modusnya dengan cara mentransfer ke rekening koperasi kemudian dipecah lagi dengan cara mentransfer ke beberapa rekening pribadi calon tersangka, dan jumlah kredit yang telah disetujui sebanyak 120 milyar,” jelasnya.

Andi Rian juga menegaskan bahwa sampai saat ini sebanyak 154 orang saksi telah diperiksa termasuk 11 orang dari pihak Bank Mandiri, kemudian sebanyak 120 orang anggota koperasi, 6 orang pengurus dan 10 orang pengelola telah dimintai keterangannya.

Selanjutnya sebanyak 7 orang yang diduga menerima kucuran juga telah diperiksa dan sudah naik ketahap penyelidikan,.

” Kami berharap dalam waktu dekat ini bisa menetapkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini, dan terkait potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 55 milyar,”

“Ign” admin

Artikel Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Salah Satu Bank BUMN Berhasil Di ungkap Oleh Polda Sulsel pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.