ACEH TIMUR — bidikterkini.com | 24 Agustus 2026. Investigasi awak media Bidikterkini.com mengungkap sejumlah kejanggalan mendasar pada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cabang Lhoknibong, Kabupaten Aceh Timur. Mulai dari kualitas sumber air baku yang tidak layak diolah, ketidaktahuan Direktur Utama PDAM Tirta Persada soal besaran anggaran dan pelaksana proyek, hingga ketiadaan papan informasi proyek yang wajib dipasang untuk publik.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh awak media, persoalan mendasar terletak pada sumber air baku alami yang tingkat kekeruhannya melebihi angka 600 — jauh di atas batas wajar sehingga tidak dapat diolah secara optimal di instalasi pengolahan. Rehabilitasi yang sedang dikerjakan mencakup pembuatan intake baru, perbaikan bangunan penangas (paraset), dan Water Treatment Plant (WTP). Meski demikian, diklaim tidak ada masalah terkait wilayah hilir.

Yang justru semakin mempertegas ketidakjelasan pengelolaan proyek adalah pernyataan Direktur Utama PDAM Tirta Persada, Iskandar, S.H., saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. Beliau menyebut pelaksana proyek adalah PT. Hutama Karya (Persero) — BUMN yang berkedudukan di Jakarta. Namun ketika ditanya lebih lanjut, Iskandar justru mengaku tidak mengetahui hal-hal mendasar sebagai berikut:

“Saya tidak tahu PT. Hutama Karya Jakarta. Terkait anggarannya saya tidak tahu berapa, tidak disampaikan ke kami. Saya pun tidak tahu hal papan proyek maksud itu.”

Saat ditanya siapa yang menanggung beban anggaran dan bagaimana mekanisme pengawasan lapangan, jawabannya singkat: “Itu urusan pusat semua.”

Pernyataan ini memicu sejumlah pertanyaan kritis yang layak mendapat penjelasan resmi:

– Bagaimana mungkin Direktur Utama BUMD yang bertanggung jawab atas pelayanan air bersih tidak mengetahui nilai anggaran proyek yang menyangkut aset vital daerah?

– Mengapa tidak ada papan informasi proyek yang mencantumkan sumber dana, nilai kontrak, dan nama pelaksana, padahal ini kewajiban dalam setiap proyek yang menggunakan anggaran negara/daerah?

– Jika air baku sudah tidak layak diolah, apakah rehabilitasi instalasi saja sudah cukup menyelesaikan masalah akar, atau justru membuang anggaran tanpa hasil optimal bagi masyarakat?

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PDAM Tirta Persada wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas di hadapan publik. Masyarakat Aceh Timur berhak mengetahui secara terbuka: dari mana dana berasal, berapa nilainya, siapa yang mengawasi, dan kapan kualitas air bersih benar-benar membaik.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi langsung kepada pihak PT. Hutama Karya serta instansi terkait guna mendapatkan kejelasan sumber anggaran dan ruang lingkup pekerjaan yang sebenarnya.

Artikel Air Baku Keruh >600 di IPA Lhoknibong, Proyek Rehabilitasi Disoal; “Itu Urusan Pusat” pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Aksi tersebut dipusatkan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Dalam aksi, massa mempertanyakan perkembangan penanganan perkara serta meminta Kejati Sulsel mengambil langkah konkret untuk memastikan dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut dapat diusut secara menyeluruh.

Selain menggelar aksi di depan Kantor Kejati Sulsel, massa juga melakukan pemasangan spanduk di kawasan Fly Over sebagai bentuk kritik dan seruan kepada institusi penegak hukum. Spanduk tersebut memuat pesan:

“DESAK KEJAGUNG COPOT KAJARI BULUKUMBA”

Jenderal Lapangan aksi, Chandra, mengatakan bahwa persoalan Pasar Sentral Bulukumba tidak boleh berhenti pada proses yang tidak memiliki kejelasan. Menurutnya, dugaan penyimpangan terhadap proyek yang menggunakan anggaran negara harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

“Kami datang untuk mendesak Kejati Sulsel agar tidak diam. Dugaan kasus Pasar Sentral Bulukumba harus dibuka secara terang dan ditangani secara profesional. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum,” tegas Chandra.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sulawesi Selatan juga mendesak Kejati Sulsel memeriksa tiga konsultan pengawas yang berkaitan dengan proyek Pasar Sentral Bulukumba.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan dilaksanakan dan apakah terdapat indikasi kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Selain itu, massa juga mendesak BPK RI melakukan audit secara menyeluruh terhadap proyek Pasar Sentral Bulukumba. Audit tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian volume dan kualitas pekerjaan, serta kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.

“Kami juga mendesak BPK melakukan audit menyeluruh. Jangan hanya melihat dari sisi administrasi, tetapi seluruh proses penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek harus diperiksa secara komprehensif,” ujar Chandra.

Aliansi juga menyoroti perlunya keterlibatan Kejati Sulsel melalui mekanisme supervisi terhadap penanganan dugaan perkara tersebut. Supervisi dinilai diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Kasipenkum Kejati Sulsel menyampaikan bahwa aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sulawesi Selatan akan diteruskan kepada pimpinan untuk menjadi bahan perhatian dan evaluasi.

“Tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami sampaikan kepada pimpinan. Terkait dengan perkara ini, kami akan tetap memantau perkembangan dan penanganan perkaranya sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku,” ujar Kasipenkum Kejati Sulsel.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas desakan massa agar Kejati Sulsel melakukan supervisi dan memastikan penanganan dugaan kasus Pasar Sentral Bulukumba berjalan secara serius.

Dalam aksi itu, sejumlah tuntutan disampaikan, yakni:

1. Mendesak Kejagung RI mencopot Kajari Bulukumba apabila terdapat dasar dan evaluasi yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menangani perkara secara profesional.

2. Mendesak Kejati Sulsel memeriksa tiga konsultan pengawas proyek Pasar Sentral Bulukumba.

3. Mendesak BPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Pasar Sentral Bulukumba.

4. Mendesak Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap penanganan dugaan kasus korupsi Pasar Sentral Bulukumba.

5. Mendesak aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa dan pemuda terhadap penggunaan keuangan negara.

Mereka meminta aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Bagi kami, uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan setiap dugaan penyimpangan harus diusut sampai terang,” tutup Chandra.

Jenderal Lapangan:
CHANDRA

Artikel ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA ANTI KORUPSI SULSEL KEMBALI BERGERAK, DESAK KEJATI SULSEL SUPERVISI DUGAAN KORUPSI PASAR SENTRAL BULUKUMBA pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara pihak sekolah dengan Puskesmas (PKM) Layang di bawah koordinasi Kepala PKM Layang, drg. Nasruddin, MH.Kes. Pelaksanaan BIAS dan POPM menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan perlindungan peserta didik dari berbagai penyakit.

Selama kegiatan berlangsung, peserta didik mendapatkan pendampingan dari para guru serta tim kesehatan. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kepala UPTD SPF SDN Gaddong 2, Jumriah, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, kegiatan BIAS dan POPM telah terlaksana dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada tim PKM Layang, Ibu Guru, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan mendampingi peserta didik selama kegiatan berlangsung,” ujar Jumriah.

Menurutnya, kesehatan peserta didik merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung proses pembelajaran. Dengan kondisi kesehatan yang baik, anak-anak diharapkan dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih aktif dan optimal.

“Semoga anak-anak kita senantiasa sehat, kuat, aktif belajar, dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas,” harapnya.

Kegiatan BIAS dan POPM di SDN Gaddong 2 diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antara sekolah, tenaga kesehatan, orang tua, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Sehat anakku, cerah masa depanku!,” tutur Sang Kepsek.

(*)

Artikel Kepala UPTD SPF SDN Gaddong 2: Pendidikan Karakter Jadi Jadi Prioritas di Sekolah Full Day pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Tim Bidikterkini menghubungi Bapak Fadli, Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian Aceh Timur, untuk meminta klarifikasi langsung mengenai alokasi dan penyaluran kuota pupuk bersubsidi kepada kelompok tani tersebut. Namun sayangnya, hingga kurang lebih 2 kali 24 jam berlalu sejak upaya konfirmasi dilakukan, Kabid PSP hingga saat ini belum memberikan tanggapan maupun keterangan apa pun. Pihaknya seakan membisu dan menghindar dari pertanggungjawaban atas data yang telah terungkap di lapangan.

Padahal sebelumnya, awak media Bidikterkini juga telah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Ibu Nur, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pante Bidari. Alih-alih memberikan penjelasan yang memuaskan, Ibu Nur justru menampik dengan ucapan: “Saya tidak tahu soal itu, karena itu urusan orang penyuluhan, Pak.”

Jawaban yang saling lempar tanggung jawab ini semakin menambah teka-teki di tengah masyarakat petani yang haknya jelas-jelas terpotong tanpa alasan sah. Di satu sisi kuota resmi tercatat 19,5 ton senilai Rp35,5 juta, namun yang diterima petani berkurang drastis. Di sisi lain, pejabat yang seharusnya menjaga penyaluran justru saling melempar urusan hingga tidak ada yang mau bertanggung jawab.

Apakah ada yang ditutupi di balik kebisuan Kabid PSP dan penolakan Kepala BPP untuk menjawab? Mengapa setiap ada pertanyaan soal pupuk subsidi, jawabannya selalu “bukan urusan saya”? Jika bukan urusan mereka, lalu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya jutaan rupiah hak petani tersebut?

Tim Bidikterkini menegaskan: masyarakat berhak mendapatkan penjelasan resmi. Bukan jawaban yang saling lempar antar pejabat, bukan pula kebisuan yang membiarkan kerugian rakyat terus terjadi. Kami tetap menunggu tanggapan resmi dari Dinas Pertanian Aceh Timur, dan akan terus memantau kasus ini hingga kejelasan didapatkan.

#AcehTimur #PupukBersubsidi #KelompokTaniUsahaBeuna #SeuneubokSaboh #PanteBidari #eRDKK #iPubers #PenggelapanPupuk #DinasPertanianAcehTimur #BeritaAceh

Artikel Dugaan Pemotongan Pupuk 20-30% di Aceh Timur, Kabid PSP Dinas Pertanian Bungkam Saat Dimintai Klarifikasi pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Ketua Umum KPMB Sul-Sel, M. Aulady, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil berdasarkan data valid Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Audit investigatif tersebut mengungkap adanya selisih pembayaran fantastis yang mengarah pada kerugian negara sebesar Rp2.404.633.140,00.

“Total anggaran Bimtek yang mengalir ke rekening pihak ketiga, yaitu Lembaga Fasilitator Manajemen Pemerintahan Daerah (LFMPD), mencapai Rp3,48 Miliar. Namun, temuan BPK membongkar bahwa pengeluaran riil di lapangan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Uang negara sebesar Rp2,4 Miliar diduga kuat lenyap melalui modus operandi fiktif dan penggelembungan biaya,” ungkap M. Aulady dalam keterangan tertulisnya di Bantaeng, jumat (4 /9).

Aulady memaparkan, praktik lancung ini bermula dari penetapan biaya kontribusi sepihak oleh LFMPD sebesar Rp4.500.000,00 per peserta. Nilai tersebut dipatok tanpa mengacu pada regulasi Standar Harga Satuan (SHS) Peraturan Bupati. Kejanggalan makin menguat lantaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan meloloskan usulan anggaran tersebut tanpa melakukan reviu berkas.

“Ini ada pembiaran berencana dari pihak birokrasi. PPK hanya mengekor penawaran pihak ketiga untuk mencairkan komponen dana yang tidak masuk akal, seperti pengadaan tas peserta seharga Rp350 ribu dan ATK Rp600 ribu per orang. Angka ini jelas dimanipulasi,” cetus Aulady.

Menyikapi temuan hukum yang benderang tersebut, KPMB Sul-Sel kini tengah mematangkan berkas laporan pengaduan resmi untuk diserahkan langsung ke loket pidana khusus Kejari Bantaeng.

Aulady juga mengingatkan pihak Kejaksaan agar bertindak progresif dan tidak terintervensi oleh siasat pengembalian kerugian negara oleh para oknum terlibat.

“Kami meminta Kepala Kejari Bantaeng segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik). Panggil Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran, PPK kegiatan, dan Direktur Eksekutif LFMPD. Sesuai Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian uang tidak menghapus pidananya. Kasus korupsi materiil ini harus berlanjut sampai ke meja pengadilan,” pungkasnya.

KPMB Sul-Sel menyatakan akan mengawal ketat seluruh tahapan penanganan kasus ini di Kejari Bantaeng dan siap mengerahkan aksi massa jika penegakan hukum berjalan lamban.

Artikel Dugaan Korupsi Dana BOSP Rp2,4 Miliar, KPMB Sul-Sel Desak Kejari Bantaeng Periksa Dinas Pendidikan pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Mewakili Kepala BPN Maros yang tengah menghadiri agenda rapat, Andri menjelaskan secara terbuka kronologi dan kendala teknis yang dialami pihak pertanahan saat pemadaman berlangsung.

Penyebab Genset BPN Maros Tidak Beroperasi saat Pemadaman Listrik

Menjawab kritik publik terkait ketiadaan pasokan listrik cadangan, Andre menegaskan bahwa Kantor BPN Kabupaten Maros sebenarnya memiliki fasilitas mesin genset. Namun, unit penerangan darurat tersebut sudah cukup lama tidak difungsikan

“Genset di kantor sebenarnya ada, namun terakhir kali dioperasikan pada tahun 2023,” jelas Andri kepada perwakilan media dan organisasi AKPERSI Sulsel.

Menurutnya, kendala utama terjadi karena tidak adanya pemberitahuan resmi dari pihak PLN mengenai jadwal pemadaman listrik bergilir di wilayah tersebut. Hal ini membuat petugas operasional BPN Maros tidak sempat melakukan persiapan atau uji coba mesin generator sebelum pemadaman terjadi.

BPN Maros Evaluasi Jam Layanan dan Janji Benahi Pelayanan Publik.

Atas ketidaknyamanan yang dialami warga yang ingin mengurus sertifikat tanah maupun berkas pertanahan lainnya, BPN Maros secara resmi menyampaikan permohonan maaf. Kejadian ini diakui menjadi bahan evaluasi internal demi meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.

“Dari kejadian ini kami belajar untuk berbenah,” tutur Andri.

Selain memberikan klarifikasi terkait genset, BPN Maros juga meluruskan ketentuan jam operasional kantor. Andri menerangkan bahwa pelayanan di loket pendaftaran pertanahan secara reguler memang ditutup pada pukul 15.00 WITA. Kendati demikian, layanan konsultasi dan penerimaan tamu masyarakat masih dibuka hingga pukul 16.00 WITA.

BPN Maros Cek Berkas Sertifikat PRONA Desa Nisombalia Tahun 2006

Mengenai program Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) di Desa Nisombalia yang dikeluhkan warga belum rampung selama kurun 20 tahun, BPN Maros menyatakan siap menelusuri dokumen lawas tersebut.

Pihak BPN belum dapat memastikan apakah berkas permohonan warga saat itu sudah resmi didaftarkan oleh Pemerintah Desa Nisombalia ke sistem pertanahan atau belum. Untuk itu, BPN Maros berjanji melakukan pengecekan arsip secara menyeluruh.

DPD AKPERSI Sulsel menyambut positif keterbukaan BPN Maros dalam memberikan hak jawab ini. Sikap responsif dan transparan dari pihak BPN diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat Maros terhadap kualitas pelayanan administrasi pertanahan di daerah tersebut.

Artikel Soal Pelayanan Lumpuh Akibat Pemadaman Listrik, BPN Maros Sampaikan Hak Jawab dan Permohonan Maaf pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Laporan resmi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan HMI Koorkom UMI Cabang Makassar, Arif Rimbawan, dan diterima oleh Rahmansyah Fikri selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi PKB, H. Syafruddin.

Arif Rimbawan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk konsistensi HMI sebagai organisasi perjuangan yang mengemban amanah kontrol sosial dan membela hak-hak rakyat tertindas.

“Berdasarkan analisis spasial digital melalui citra satelit dan verifikasi yuridis pada sistem MOMI/MODI Kementerian ESDM, kami menemukan fakta kejahatan hukum dan lingkungan yang nyata. PT Putra Puham Hamid diduga kuat beroperasi secara ilegal di luar izin dan merusak ekologi sekitar,” tegas Arif dalam keterangannya.

*Dugaan Penyebab Banjir dan Kerusakan Ekologi*

Berdasarkan temuan data HMI, PT Putra Puham Hamid telah beraktivitas sejak tahun 2016. Citra satelit menunjukkan adanya perluasan bukaan area tambang yang melebar hingga ke wilayah Kota Pare-Pare. Namun, sejak awal beroperasi, diduga tidak pernah dilakukan upaya reklamasi pasca-tambang.

Bukaan lahan yang terus meluas tanpa pemulihan di area kaki gunung tersebut disinyalir menjadi pemicu utama seringnya terjadi bencana banjir di wilayah dataran rendah Bojo serta perbatasan Parepare–Barru.

HMI menilai pertambangan ilegal adalah bentuk kejahatan terorganisir yang membahayakan keselamatan, kesehatan, perekonomian warga, serta merugikan negara. Keberlangsungannya yang bertahun-tahun diduga kuat melibatkan campur tangan oknum dari instansi tertentu.

*Mendesak RDP DPR RI dan Menagih Atensi Presiden*

Menanggapi arahan tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemberantasan pertambangan ilegal, HMI Koorkom UMI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah untuk tidak tebang pilih dalam menindak oknum penyokong tambang ilegal.

HMI Koorkom UMI mendesak DPR RI Komisi XII untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengusut tuntas aktivitas tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Selatan, yang dinilai menjadi salah satu wilayah marak aktivitas tambang ilegal.

Sebagai langkah awal sebelum RDP digelar, HMI Koorkom UMI Cabang Makassar menyatakan akan membuka Posko Pengaduan Tambang Ilegal bagi masyarakat terdampak. Langkah ini diambil untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan dari warga guna dibawa ke meja pembahasan DPR RI, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali pada amanah konstitusi demi kemakmuran rakyat.

*Kontak Media / Informasi Lebih Lanjut:*

*HMI Koorkom UMI Cabang Makassar*

* Penanggung Jawab: Arif Rimbawan (Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan HMI Koorkom UMI Cabang Makassar)

* Lokasi Pengaduan: Posko Pengaduan Tambang Ilegal HMI Koorkom UMI, Makassar.

Artikel HMI Koorkom UMI Laporkan PT Putra Puham Hamid; Desak DPR-RI Melakukan RDP pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

ACEH UTARA — bidikterkini.com | 31 Agustus 2026. Fakta baru semakin memanaskan suasana. Di tengah statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Aceh Utara, Arif justru makin berani bergerak di malam hari bersama rekannya. Bahkan wilayah operasinya ternyata tidak hanya di satu desa saja, melainkan menyebar ke hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pola kejahatannya ternyata terorganisir dan berjalan lintas kabupaten.

Sekitar pukul 02.00 dini hari, Arif bersama rekannya yang bernama M. Ridan mendatangi rumah seorang warga di Gampong Alue Bili Rayeuk, Kecamatan Baktiya. Di dalam rumah itu terjadi transaksi mencurigakan:

– 1 paket sabu dijual seharga Rp 90.000
-Rekannya M. Ridan mendapat bagian Rp 10.000

– Sisa uang Rp 100.000 langsung dipakai deposit judi online bersama-sama

– Setelah selesai bertransaksi, berdua langsung pergi meninggalkan rumah itu seakan tidak terjadi apa-apa

Korban yang kaget dan takut diam sebentar lalu segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Yang paling mengejutkan dari pengakuan korban: modus mereka bukan baru-baru ini dan bukan hanya di Aceh Utara saja, melainkan sudah menjangkau hampir seluruh penjuru Aceh:

• Takengon – Aceh
• Tengah
  Meulaboh – Aceh Barat
  Bireuen
• Sigli – Pidie & Pidie Jaya
• Lhokseumawe & Aceh Utara
• Aceh Timur

Langsa & Aceh Tamiang

“Bukan saya saja yang ditipu. Banyak korban lain di mana-mana. Mereka bermodus pencari sumbangan di sana-sini, uang dikumpulkan, lalu dipakai untuk sabu dan judi. Sudah lama begini, baru sekarang berani melapor.” — tegas korban kepada pihak berwajib.

⚠️ RANGKUMAN JENIS KEJAHATAN: SATU GENG, LIMA KEJAHATAN SEKALIGUS

Tabel
No Jenis Pelanggaran Bukti Nyata

1 Peredaran narkotika sabu-sabu Transaksi langsung di rumah warga Rp 90.000

2 Judi online Hasil penjualan langsung dipakai deposit taruhan

3 Penipuan & penggelapan Minta sedekah/ titip jual HP → uang dihabiskan

4 🌍 Jaringan lintas kabupaten Beroperasi di 8 wilayah berbeda se-Aceh

5 👥 Kejahatan berkelompok Arif + M. Ridan bergerak bersama, ada pembagian tugas

_BUKAN ORANG GILA SAJA — INI JARINGAN TERORGANISIR_

Ada pencari uang di berbagai kota, ada penampung barang, ada penjual narkoba, ada pembagian hasil. Semua berjalan rapi selama bertahun-tahun tanpa tertangkap.

1. TANGKAP DUA-DUANYA: ARIF DAN M. RIDAN SEKARANG JUGA! — DPO bukan sekadar nama, mereka bergerak malam hari, bertambah korban tiap jam.

2. JEJAK LINTAS KABUPATEN → KOORDINASI ANTAR POLRES — Laporkan ke seluruh wilayah yang disebut agar tidak ada lagi warga yang tertipu.

3. SABU + JUDI ONLINE = DUA KEJAHATAN HANCURKAN GENERASI SEKALIGUS — Telusuri rekening deposit judi, dari mana sumbernya, siapa yang beri aksesnya.

4. BUKA MULUT SEMUA KORBAN — Korban dari kota-kota lain jangan takut melapor, datanya akan disatukan jadi satu perkara besar.

“Kalau dibiarkan 1 jam lagi, satu rumah lagi dikunjungi, satu orang lagi dirugikan. Polisi, jangan tunggu besok — sekarang juga!” — tegas warga Alue Bili Rayeuk.

#AcehUtara #DPO #AlueBiliRayeuk #Baktiya #NarkobaAceh #JudiOnlineAceh #PenipuanLintasDaerah #SatreskrimPolresAcehUtara #Satresnarkoba #BeritaAceh

Artikel GEMPAR! MALAM-MALAM DATANGI RUMAH WARGA, TRANSAKSI SABU RP90 RIBU + DEPOSIT JUDI ONLINE — MODUS SEDEKAH MENYEBAR KE SELURUH ACEH pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Kedatangan perwakilan pers tersebut dinilai mendapat tanggapan yang kurang profesional dari pihak BPN Maros. Pengurus DPD Akpersi Sulsel menyatakan bahwa pokok permasalahan yang dibawanya membutuhkan tanggapan langsung dari Kepala Kantor BPN Maros atau staf khusus yang berwenang memberikan keterangan resmi.

Soroti Pelayanan Tutup Pukul 15.00 WITA dan Pegawai Kosong

Selain kendala konfirmasi, DPD Akpersi Sulsel juga menyoroti jam operasional dan kedisiplinan pegawai di kantor BPN Maros. Saat bermaksud meminta keterangan sekitar pukul 15.00 WITA, rombongan mendapati pelayanan sudah ditutup.

Bahkan, diperkirakan hampir 90 persen pegawai atau staf telah meninggalkan area kantor BPN Maros sebelum jam kerja berakhir, padahal proses pelayanan seharusnya masih berjalan.

Mati Lampu dan Ketiadaan Genset Jadi Alasan

Saat dikonfirmasi mengenai kondisi kantor yang sepi sebelum waktunya, seorang staf BPN Maros berinisial IQ berdalih bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh kendala aliran listrik.

“Mungkin karena mati lampu, Pak, makanya cepat pulang karena di kantor tidak ada genset,” ujar IQ saat dimintai keterangan.

Pernyataan tersebut memicu keprihatinan dari pihak DPD Akpersi Sulsel. Sebagai instansi pemerintah strategis yang mengurus administrasi dan pencatatan tanah masyarakat, BPN Maros dinilai seharusnya memiliki fasilitas pendukung seperti generator set (genset) agar pemadaman listrik tidak melumpuhkan pelayanan publik.

Akpersi mempertanyakan efektivitas dan pengalokasian anggaran sarana prasarana di kantor tersebut. Pihaknya mengkhawatirkan jika pemadaman listrik terjadi sejak pagi, keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat dapat terhenti total sepanjang hari.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih mengupayakan konfirmasi resmi lebih lanjut kepada Kepala BPN Maros maupun pihak terkait untuk memberikan ruang klarifikasi dan tanggapan berimbang atas peristiwa tersebut.

*(Red)*

Artikel Dugaan Pelayanan Tak Profesional dan Pegawai Pulang Cepat, DPD Akpersi Sulsel Soroti Kantor BPN Maros pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Aliansi menilai, perkara yang menjadi perhatian publik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi harus memberikan kepastian, transparansi, serta menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan keuangan negara.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sulawesi Selatan mendesak Kejati Sulsel segera melakukan supervisi dan evaluasi menyeluruh terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam menangani perkara dugaan korupsi Pasar Sentral Bulukumba.

Bahkan, apabila diperlukan sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku, Kejati Sulsel didesak mengambil alih penanganan perkara tersebut agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif, objektif dan transparan.

“Kami melihat perkara ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kepastian. Kalau Kejari Bulukumba tidak mampu menunjukkan progres yang jelas, maka Kejati Sulsel harus turun tangan. Lakukan supervisi, evaluasi, dan jika memang diperlukan, ambil alih penanganannya. Jangan biarkan dugaan korupsi yang menyangkut kepentingan publik justru terkesan mandek,” tegas perwakilan Aliansi.

Tak hanya kepada Kejati Sulsel, Aliansi juga akan mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba.

Aliansi secara tegas menyerukan:

“KEJAGUNG, COPOT KAJARI BULUKUMBA!”

Desakan tersebut merupakan bentuk tuntutan evaluasi terhadap kepemimpinan Kejari Bulukumba, khususnya apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam memastikan penanganan perkara berjalan efektif, profesional dan akuntabel.

• “Kami tidak ingin penegakan hukum hanya berhenti pada proses pemeriksaan tanpa ujung. Kalau memang ada bukti dan dasar hukum yang cukup, proses harus dilanjutkan sesuai ketentuan. Kalau ada persoalan dalam penanganannya, maka pimpinan institusi harus bertanggung jawab dan dievaluasi,” tegas Aliansi.

Menurut Aliansi, lambannya perkembangan perkara bukan sekadar persoalan administratif. Perkara dugaan korupsi yang berlarut-larut berpotensi semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Kami tidak membutuhkan janji. Kami membutuhkan tindakan konkret. Supervisi sekarang, evaluasi sekarang, dan berikan kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat melihat institusi penegak hukum hanya diam ketika sebuah perkara menjadi sorotan publik,” lanjutnya.

Aliansi juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan pengawalan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, bukan upaya untuk mengintervensi proses penyidikan

Artikel TAK ADA KEPASTIAN HUKUM, ALIANSI AKAN KEMBALI GEMPUR KEJATI SULSEL: SUPERVISI DAN AMBIL ALIH! pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.