Barru — Bidikterkinicom,Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap menghadiri peresmian Pesta Rasa Ramadhan Series di Gedung Bola Sobae, Kabupaten Barru, Senin (23/2/2026). Festival kuliner dan bazar Ramadhan tersebut menjadi salah satu agenda yang dinanti masyarakat karena menghadirkan suasana kebersamaan di bulan suci.

Kegiatan ini diikuti puluhan tenant UMKM lokal yang menyajikan beragam kuliner khas Ramadhan. Selain menjadi ajang berburu takjil dan makanan, acara ini juga menjadi ruang silaturahmi serta interaksi sosial warga dengan nuansa Islami yang kental.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kapolres Barru menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ia menilai festival seperti ini memberi dampak nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, kehadiran kepolisian tidak hanya sebatas pengamanan, tetapi juga memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Pihaknya berkomitmen mengawal setiap rangkaian acara agar berjalan lancar selama Ramadhan.

Pembukaan Pesta Rasa Ramadhan Series berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari warga. Area Gedung Bola Sobae dipadati pengunjung hingga malam hari, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan yang memadukan kuliner, hiburan, dan kebersamaan tersebut.

Artikel Kapolres Barru Hadiri Pesta Rasa Ramadhan, Dorong UMKM dan Silaturahmi Warga pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Peristiwa penganiayaan itu sendiri terjadi pada Minggu (8/2/2026) malam di kediaman istri korban yang berlokasi di Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan.

Polres Halmahera Selatan menetapkan dan menjadwalkan pemeriksaan ketiga pelaku sebagai tersangka pada Sabtu (28/2/2026). Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, IPTU Rizaldy Pasaribu, mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 262 ayat (1) dan (2) serta Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi juga telah mengantongi hasil visum, pakaian korban, dan keterangan saksi.

Menyikapi perkembangan kasus ini, Presidium Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Adi Ngelo, menegaskan bahwa penyidik Polres Halsel memiliki landasan yang sangat kokoh dan tak terbantahkan untuk segera menjemput dan menahan para tersangka di Desa Silang berdasarkan analisis hukum acara pidana terbaru (UU No. 20 Tahun 2025).

Menurut Adi Ngelo, setidaknya terdapat lima argumentasi kuat mengapa penahanan ini sangat mendesak untuk segera dilakukan:

Pertama, Terpenuhinya Syarat Objektif. “Tindak pidana yang disangkakan memiliki ancaman maksimal 7 tahun penjara. Secara hukum, kejahatan dengan ancaman di atas 5 tahun adalah tindak pidana yang sangat layak untuk dilakukan penahanan segera,” ujar Adi. Ia menilai penyidik memiliki kewenangan atributif yang sempurna untuk melakukan upaya paksa ini.

Kedua, Kendala Geografis (Syarat Subjektif). Secara empiris, lokasi kejadian dan domisili tersangka di Desa Silang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dan menantang dari Polres Halsel di Labuha. BARAH menyoroti bahwa membiarkan tersangka di luar tahanan memunculkan kekhawatiran logis bahwa mereka dapat melarikan diri ke luar daerah. Proses penyidikan juga akan memakan biaya dan waktu yang tidak efisien jika tersangka mangkir dari pemanggilan.

Ketiga, Risiko Intimidasi Saksi. Adi Ngelo memaparkan, karena kejadian berada di lingkungan keluarga atau kampung asal istri korban, para tersangka memiliki akses langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Menghirup udara bebas memberikan peluang besar bagi tersangka untuk melarikan diri atau bahkan menghilangkan barang bukti.

Keempat, Melindungi Wibawa Negara dan Tokoh Agama. Korban pengeroyokan, Ongky Nyong, merupakan representasi aparatur negara sekaligus memegang amanah sebagai Ketua Devisi Fatwa MUI Halmahera Selatan. “Tindakan premanisme terhadap pejabat publik dan tokoh agama ini adalah pelecehan serius terhadap wibawa instansi. Jika tidak ditahan, ini akan menurunkan moral pelayan publik dan mencederai perasaan umat di Halmahera Selatan,” tegas Adi.

Kelima, Meredam Konflik Horizontal. Kasus kekerasan yang dilakukan secara komunal ini telah memicu trauma korban dan dapat memancing emosi jamaah serta keluarga. Penahanan terhadap para pelaku, menurut BARAH, menjadi wujud nyata presisi dan ketegasan Polri demi meredam potensi konflik horizontal atau tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) di tengah masyarakat.

“Dengan kelima dasar argumentasi tersebut, kami dari BARAH mengawal penuh kasus ini dan menanti langkah tegas dari Polres Halmahera Selatan. Tidak ada alasan logika hukum bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan. Jemput tersangka di Desa Silang demi kelancaran pro justitia dan tegaknya supremasi hukum di Bumi Saruma,” tutup Adi Ngelo.

Artikel Ancaman 7 Tahun Bui, BARAH Desak Polres Halsel Segera Tahan 3 Tersangka Pengeroyok Ketua Devisi Fatwa MUI pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Apel tersebut turut dihadiri Kasat Lantas Polres Wajo AKP Riyanda Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., para kanit Sat Lantas Polres Wajo, Camat Tempe, perwakilan Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, komunitas ojol, serta personel Sat Lantas Polres Wajo. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan berlalu lintas dan stabilitas keamanan wilayah.

Dalam amanatnya, Kapolres Wajo menyampaikan tiga pesan penting kepada para pengemudi ojol. Pertama, agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Keselamatan, menurut Kapolres, adalah tanggung jawab bersama demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Pesan kedua menekankan kepekaan terhadap gangguan kamtibmas. Kapolres mengajak komunitas ojol untuk berperan aktif melaporkan setiap potensi kejahatan seperti balap liar, peredaran narkoba, begal, geng motor, tawuran, maupun kecelakaan lalu lintas melalui layanan Call Center 110. Sementara pesan ketiga menyoroti pentingnya solidaritas positif antar komunitas serta kewaspadaan terhadap isu hoaks yang dapat memicu gangguan keamanan.

Kasat Lantas Polres Wajo AKP Riyanda Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kemitraan antara Polri dan komunitas ojol sebagai mitra strategis di lapangan. Melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, Sat Lantas Polres Wajo optimistis terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, serta situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Wajo.

Artikel Polres Wajo Gelar Apel Ojol, Kapolres Tekankan Keselamatan dan Kamtibmas pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Operasi tersebut diawali dengan apel pengecekan personel yang terlibat sesuai surat perintah (sprin). Usai apel, personel Satlantas turun langsung ke lapangan melakukan edukasi kepada pengguna jalan menggunakan papan bicara, pembagian brosur, tumbler, serta pemasangan stiker keselamatan berlalu lintas.agar

Dalam kegiatan ini, petugas memberikan himbauan masyarakat senantiasa mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta memastikan kelengkapan dan kelaikan kendaraan. Selain eddenganukasi, Satlantas juga memberikan teguran kepada pengendara yang kedapatan tidak tertib di jalan raya.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 7 Februari 2026, sekitar pukul 16.00 Wita hingga selesai tersebut dilaksanakan di depan Kantor Sat Lantas Polres Wajo, Jalan A. Pallawarukka, Sengkang. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu titik strategis dengan mobilitas lalu lintas yang cukup tinggi.

Hasil dari pelaksanaan Ops Keselamatan Pallawa 2026 ini tercatat sebanyak 45 lembar blangko teguran dikeluarkan, 120 brosur atau leaflet dibagikan, serta 120 stiker keselamatan ditempelkan. Satlantas Polres Wajo berharap melalui kegiatan ini kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas korban laka dapat ditekan.

Artikel Satlantas Polres Wajo Gencarkan Ops Keselamatan Pallawa 2026, Edukasi Pengguna Jalan pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Dugaan kejadian yang disebut berlangsung di dalam kantor polisi tersebut tidak hanya mengarah pada tindak kekerasan, tetapi juga memunculkan indikasi penyiksaan saat proses pemeriksaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan internal dan potensi pembiaran institusional.

Kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polres Takalar dengan Nomor LP/B/19/I/2026/SPKT/Polres Takalar/Polda Sulawesi Selatan, tertanggal 19 Januari 2026. Laporan ini menjadi dasar penanganan hukum atas dugaan peristiwa tersebut.

Pelapor adalah Rismawati (32), istri korban Zaenal Abidin, yang melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 262 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pihak keluarga berharap proses hukum berjalan transparan dan adil.Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan beradab.

Transparansi penanganan perkara, keberanian menindak anggotanya sendiri, serta keterbukaan informasi kepada publik akan menjadi penentu apakah institusi benar-benar menolak praktik kekerasan atau justru membiarkannya terus terjadi di balik tembok kantor polisi.

Berdasarkan keterangan keluarga korban dan dokumen laporan polisi, dugaan kekerasan itu terjadi pada Minggu malam, 19 Oktober 2025, sekitar pukul 23.00 WITA, di Mapolsek Mangarabombang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar Kasus belum ada perkembangan. Kasus ini kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Sumber Tim

Artikel Dugaan Pengeroyokan, Empat Oknum Polisi di Takalar Disorot Publik pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Jendral Lapangan GARIS INDONESIA menegaskan sikap politiknya terhadap maraknya praktik penyalahgunaan distribusi solar bersubsidi dan aktivitas tambang ilegal (galian C) di Kabupaten Bulukumba.

Dari hasil investigasi lapangan, laporan masyarakat, dan dokumentasi visual yang dihimpun oleh tim advokasi, ditemukan indikasi kuat adanya jaringan terorganisir yang melakukan penimbunan solar bersubsidi menggunakan tangki rakitan (modifikasi), dengan dukungan oknum aparat keamanan yang ikut membekingi dan memfasilitasi praktik tersebut.

Di wilayah Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tim juga mendapati aktivitas penambangan pasir dan tanah timbun tanpa izin resmi (IUP/IUPK/IPR) yang terus beroperasi tanpa penindakan. Aktivitas ini menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan memperlihatkan wajah lemahnya penegakan hukum di daerah.

*INI KEJAHATAN YANG DIBIARKAN, BUKAN SEKADAR PELANGGARAN*

“Kami menemukan pola kejahatan yang bukan spontan, tapi sistematis.

Solar rakyat dijarah, tanah rakyat dikeruk, dan hukum hanya berdiri sebagai penonton.

Negara tak boleh berlindung di balik seragam untuk membenarkan pembiaran.”

_Tegas Jendral lapangan GARIS INDONESIA, usai aksi di Mapolda Sulsel.

Dan kami menilai bahwa praktik mafia energi dan tambang ilegal di Bulukumba adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam.

Kejahatan ini hanya bisa hidup karena ada pembiaran, ada perlindungan, dan ada ketakutan untuk menindak.

*DAN KAMI DARI GARIS INDONESIA MENUNTUT:*

1. Mendesak Kapolda Sulsel membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut tuntas dugaan mafia solar diSulawesi selatan.

2.Copot Kapolres bulukumba,karena diduga tidak mampu menegakkan supremasi hukum.

3.Copot oknum aparat yang diduga membekingi mafia solar dan tambang.

4. Wujudkan AstaCita Presiden RI.

GARIS INDONESIA AKAN MELAKUKAN PELAPORAN RESMI. bahwa hasil investigasi dan dokumentasi lapangan yang telah dikumpulkan akan segera dilaporkan secara resmi ke Mapolda Sulawesi Selatan.

“Kami tidak datang hanya untuk berteriak. Kami datang membawa data, bukti, dan nama.

Kami akan melangkah lebih jauh dengan melaporkan secara resmi praktik kejahatan energi dan tambang ilegal di Bulukumba.

Bila negara masih diam, kami pastikan publik akan tahu siapa yang mereka lindungi.” pelaporan resmi ini merupakan langkah lanjutan advokasi publik, sekaligus peringatan keras bagi seluruh institusi penegak hukum untuk tidak lagi bermain mata dengan mafia energi.

sebagai penutup “Aksi kami bukan akhir ini adalah awal perlawanan rakyat.

Mafia energi tak bisa dikalahkan dengan diam, dan keadilan tak akan lahir dari kepura-puraan.

Kami akan terus membuka fakta, menantang pembiaran, dan berdiri di sisi rakyat yang dikhianati.” Ungkap Ketua Umum Garis Indonesia Andry Jusliandi

(*)

Artikel GARIS INDONESIA: NEGARA TAK BOLEH BERLINDUNG DI BALIK SERAGAM SAAT MAFIA ENERGI BERKUASA! pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Kritik ini datang dari Aliansi pemerintah pendidikan yang mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan. Makassar, Rabu (5/11/25).

Erwin, Jenderal lapangan menyampaikan bahwa Dugaan korupsi proyek revitalisasi Rp87 M Masih di Tahap Penyelidikan, Kasus dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi UNM senilai Rp87 miliar telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel.

” ini mencuatkan indikasi adanya mark-up anggaran dan dugaan pelanggaran prosedur pengadaan, termasuk penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disinyalir tidak memenuhi syarat kompetensi.” 

Meskipun penyelidikan telah berjalan, dan pihak Kejati Sulsel mengonfirmasi telah memeriksa puluhan saksi dari pihak UNM, kasus ini dilaporkan masih berada di tahap penyelidikan (konfirmasi/klarifikasi) dan belum naik ke tahap penyidikan.

kami mempertanyakan lamanya proses klarifikasi ini, mengingat besarnya potensi kerugian negara. Desakan agar aparat penegak hukum segera berkoordinasi dengan lembaga audit seperti BPK atau Inspektorat untuk memastikan adanya kerugian negara menjadi sorotan utama.

Sementara itu, kasus dugaan pungli terkait pelaksanaan kegiatan ramah tamah, yudisium, dan wisuda PPG di UNM juga menghadapi kondisi serupa, yakni mandeknya penanganan di tangan aparat penegak hukum.

Dugaan pungli ini disayangkan karena melibatkan peserta PPG yang mayoritas adalah guru honorer dengan kondisi ekonomi yang tidak selalu mapan.

Kasus pungli ini dilaporkan telah mandek, tanpa adanya kejelasan progres penanganan yang signifikan dari pihak berwenang.

“Aliansi Pemerhati Pendidikan mendesak Kejati Sulsel untuk melakukan audit investigasi mendalam terhadap pembayaran PPG dan menyeret pihak-pihak yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.”

Desakan untuk Percepatan dan Transparansi Kelambatan dalam penanganan kedua skandal besar ini dikhawatirkan dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan memberikan citra buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan tinggi.

Aliansi Pemerhati Pendidikan meminta aparat penegak hukum untuk:

1.Mempercepat proses hukum, utamanya pada kasus korupsi revitalisasi, dari penyelidikan ke penyidikan jika alat bukti telah memadai.

2.Melakukan koordinasi yang efektif antara Kejati dan Polda Sulsel untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan pengusutan tuntas.

3.Meningkatkan transparansi informasi mengenai perkembangan kasus kepada publik.

kami menanti komitmen nyata dari aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan dua kasus ini demi menjamin integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Universitas Negeri Makassar. Tutupnya

(*)

Artikel Kejati Sulsel Menuai Kritik: Lambannya Penanganan Kasus Dugaan Pungli PPG dan Korupsi Revitalisasi Rp87 Miliar UNM pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, sejumlah bagian bangunan irigasi sudah tampak retak, bocor, bahkan mengalami kerusakan dini, padahal proyek tersebut belum rampung sepenuhnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait mutu material dan metode pengerjaan yang digunakan oleh pihak pelaksana.

“Baru selesai beberapa bulan, sudah banyak bagian yang pecah dan bocor. Kalau seperti ini, bagaimana bisa awat bertahun-tahun? Jelas ada yang tidak beres,” ujar, Nurdin warga Desa Seuneubok Saboh, Sabtu (19/10).

Menurutnya, sejak awal masyarakat sudah mencurigai adanya kejanggalan dalam penggunaan material bangunan. “Pasirnya terlalu kasar, semen tampak encer, dan pengerjaannya juga terkesan tergesa-gesa. Kami ragu kalau ini sesuai standar nasional konstruksi,” tambahnya.

Lebih mengejutkan lagi, di papan nama proyek (plang proyek) yang terpasang di lokasi, tidak tercantum besaran anggaran, sumber dana, serta nomor kontrak kerja sebagaimana lazimnya pada proyek pemerintah. Hal ini menambah kuat dugaan adanya ketidaktransparanan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Biasanya di plang proyek ada nama kegiatan, pelaksana, waktu pelaksanaan, dan nilai anggaran. Tapi di sini tidak ada jumlahnya. Publik jadi tidak tahu berapa besar uang negara yang dipakai,” kata Ibrahim, tokoh masyarakat setempat yang juga aktif memantau proyek pembangunan di wilayah itu.

Padahal, keberadaan papan nama proyek merupakan bagian dari kewajiban transparansi publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tidak mencantumkan nilai anggaran dianggap sebagai pelanggaran administratif dan bisa menjadi indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana pembangunan.

Selain itu, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa pekerjaan dilakukan tanpa pengawasan ketat dari konsultan. “Seharusnya setiap tahap pembangunan ada pengawasan teknis, tapi yang kami lihat, pengawas jarang ke lokasi. Hanya beberapa kali datang, itu pun sekilas,” ungkap salah seorang pekerja lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Proyek ini juga dinilai bermasalah dari sisi perencanaan dan pemilihan lokasi. Sejumlah ahli menilai, pembangunan saluran di daerah dengan kontur tanah labil dan rawan longsor tidak melalui kajian teknis yang matang. Akibatnya, risiko keretakan dan pergeseran tanah sangat tinggi.

“Kesalahan dalam memilih lokasi akan berdampak langsung pada umur konstruksi. Kalau ditambah dengan bahan yang tidak sesuai standar, maka bisa dipastikan irigasi itu tidak akan bertahan lama,” jelas Dr. Saifullah, M.Si, akademisi Universitas Almuslim yang sering menyoroti isu pembangunan di Aceh.

Ia menegaskan, proyek irigasi bukan sekadar pekerjaan fisik, tapi menyangkut hajat hidup petani yang menggantungkan hidup pada ketersediaan air. “Kalau irigasi rusak sebelum panen tiba, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat tani. Ini bukan sekadar bangunan retak, tapi ancaman terhadap ketahanan pangan,” tegasnya.

Sementara itu, aktivis pemuda Pante Bidari, Saipul Ismail SF, yang meliputi pembangunan inprastruktur proyek irigasi. jambo aye kanan lokasi pekerjaan saat ini di Desa Seuneubok Saboh tersebut saratnya masalah dan juga ada kepentingan pribadi oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terutama terhadap pemuda Gampong dan masyarakat sangat wajar dan patut dicurigai hingga diaudit.

“Kami menduga ada permainan volume dan material. banyak bagian yang tipis dan mudah hancur, seolah dikerjakan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Pemerintah harus turun tangan sebelum rakyat kehilangan kepercayaan,” ujarnya.

Sulaiman dan M. Nur/Muhammad. SKJ dan Basari mereka selaku masyarakat desa Seuneubok Saboh juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintah daerah. Kabupaten Aceh Timur, yang ditujukan yaitu Dinas PUPR Aceh Timur terkait tidak serius, mereka mengetahui kondisi di lapangan seperti ini.

Pasalnya, jika masyarakat semua diam, berarti ada yang harus dijelaskan kepada publik,” katanya dengan nada tegas. kekecewaan khususnya masyarakat” Desa Seuneubok Saboh kian merasa semakin gagal dalam paham karena proyek raksasa pembangunan inprastruktur irigasi jambo aye kanan D.l “tahap lll Aceh Timur Pante Bidari, yang seharusnya wajib memberi manfaat bagi pertanian justru terancam menjadi proyek gagal guna. Saluran irigasi yang bocor dan retak bisa menghambat distribusi air ke sawah-sawah warga di sepanjang aliran Jambo Aye, yang mencakup beberapa kecamatan.

“Air tidak akan mengalir dengan lancar kalau dindingnya bocor. Kami petani hanya bisa menunggu. Kalau proyek ini gagal, kami yang paling dirugikan,” kata Hasan Nuddin, salah satu dari petani dari Desa Blang Seunong.

Hingga berita ini di ekspos ke publik sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Timur maupun kontraktor pelaksana proyek. Namun masyarakat berharap agar aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Idi dan Inspektorat, segera melakukan investigasi lapangan.

“Jangan tunggu sampai bangunan jebol baru diperiksa. Uang rakyat harus dijaga. Kalau terbukti ada penyelewengan, tindak tegas siapapun yang terlibat,” tegas Ibrahim menutup keterangannya.

saat di konfirmasi, resmi oleh Pewarta Media ini lewat nomor telpon +62 853-4295-XXXX via WhatsApp nya. salah satu vendor proyek alias

Nyak Tam mengatakan pada media iniproyek irigasi tersebut tidak ada anggaran nya kami hanyalah orang kerja. ujarnya

Sayang Menajer proyek irigasi tersebut beberapa kali media ini saat meng hubungi salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap proyek irigasi tersebut lewat nomor +62 852-7779-XXXX. via WhatsApp namun pihak menajer proyek irigasi mengabaikan konfirmasi tersebut,

Publik kini menanti langkah nyata pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab moral dan hukum. Sebab proyek fisik tanpa kejujuran hanya akan meninggalkan tembok retak dan janji kosong.

Reporter Tim Investigasi: Saipul Ismail SF

Artikel Proyek Irigasi Jambo Aye Kanan Diduga Sarat Masalah APBN Retak Nilai Kontrak Disembunyikan pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Makassar – bidikterkini.com | Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulsel dan Barisan Aktivis Kerakyatan (BARAK) Sulsel mendesak Polrestabes Makassar untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar. Desakan ini didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang menemukan adanya dugaan penganggaran dan pertanggungjawaban dana BOS yang tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor **.B/LHP/XIX/.MKS/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya: Dinas Pendidikan tidak menganggarkan Dana BOS untuk salah satu UPT Satuan Pendidikan Formal SD Inpres, penganggaran belanja Dana BOS tidak memperhitungkan pendapatan lain selain dana transfer, realisasi pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPRD, pelampauan realisasi anggaran, dan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban sekolah. Akibatnya, diduga terjadi kerugian negara mencapai milyaran rupiah.

Ketua DPP KAMI Sulsel, Idam, mendesak Polrestabes Makassar untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kepala Bidang SD & SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kepala Sekolah SD Inpres yang terkait, serta pihak-pihak lain yang menjabat di Dinas Pendidikan pada tahun 2024.

“Kami percaya Polrestabes Makassar terkait transparansinya dan kami yakin kalau Polrestabes Makassar tidak akan terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.

Senada dengan Idam, Ketua BARAK Sulsel, Bandong, mengutarakan keprihatinannya terhadap dugaan korupsi yang merugikan negara hingga milyaran rupiah. “Kami minta Polrestabes serius dan tegas dalam menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut,” tegas Bandong.

Mereka meminta Polrestabes Makassar segera menetapkan tersangka terkait temuan BPK tanggal 23 Mei 2025 dan menegakkan supremasi hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait hal ini.

*(Red/Tim)*

Artikel KAMI & BARAK Desak Polrestabes Makassar Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana BOS Milyaran Rupiah di Disdik pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Bupati Pinrang H. Andi Irwan Hamid, Ketua Baznas Sulsel Dr. dr. H. Muhammad Khidri Alwi, M.Kes., MA, serta jajaran Forkopimda Pinrang, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan unsur OPD turut meramaikan kegiatan tersebut.

Ketua Baznas Kabupaten Pinrang, H. Muh. Taiyeb, dalam laporannya menyampaikan bahwa kehadiran kantor ini akan memperkuat pelayanan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat. Dirinya juga menekankan bahwa Baznas aktif membantu masyarakat melalui program di bidang pendidikan, ekonomi, dakwa serta advokasi tentan zakat infak dan sedekah.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan simbolis kepada mustahik dan pengguntingan pita oleh Bupati Pinrang sebagai tanda diresmikannya kantor tersebut. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan penuh harapan akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi dana zakat di Kabupaten Pinrang.

#Humaspolrespinrang

” LP. Agus Jarre”

Artikel Hadiri Peresmian Kantor BAZNAS Kapolres Pinrang Serahkan Bantuan Kepada Mustahik pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.