Pertemuan ini menjadi sorotan publik sekaligus patut diapresiasi tinggi karena menunjukkan ketegasan dan perhatian pemimpin yang hadir memperjuangkan nasib rakyat sampai ke tingkat pusat.

REALISASI TAHAP I HAMPIR SEMPURNA: BUKTI TATA KELOLA BAGUS

Dalam laporan resmi yang disampaikan langsung di hadapan Mensos, Al-Farlaky memaparkan keberhasilan penyaluran bantuan Gelombang I yang sangat luar biasa:

– Jaminan Hidup (Jadup): Alokasi Rp38,99 Miliar, tersalurkan Rp38,73 Miliar (99,12%) ke 7.592 KPM
​
– Stimulan Ekonomi: Tersalurkan 99,50% (Rp38,09 Miliar dari Rp38,28 Miliar) bagi 7.618 keluarga
​
– Isi Hunian/Perabotan: Tersalurkan 99,50% senilai Rp22,85 Miliar
​
– Santunan Korban Jiwa & Luka: 100% TUNTAS – 98 meninggal (Rp1,47 Miliar) dan 21 luka-luka (Rp105 Juta)

PERJUANGKAN GELOMBANG II & TAHAP LANJUTAN: TOTAL MENGGEMPAR

Bupati tidak berhenti pada pencapaian itu. Ia menyerahkan usulan resmi Gelombang II yang sudah masuk Tahap 10 prioritas pusat:

– Jadup: Rp89,24 Miliar untuk 18.281 KPM
​
– Stimulan Ekonomi: Rp91,26 Miliar untuk 18.253 KPM
​
-Isi Hunian: Rp54,75 Miliar untuk 18.253 KPM

Bahkan, dokumen lengkap Tahap II sudah disiapkan rapi lengkap dengan SK Bupati: Jadup Rp129,01 Miliar, Stimulan Rp133,87 Miliar, serta Isi Hunian Rp80,32 Miliar – totalnya mencapai ratusan miliar demi pemulihan total warga.

APRESIASI TINGGI DARI MENTERI SOSIAL

Menteri Sosial Gus Ipul sangat mengapresiasi keseriusan Pemkab Aceh Timur.

“Kami apresiasi langkah proaktif ini. Data terverifikasi, transparan, kami dukung penuh. Usulan yang disampaikan sudah masuk antrean proses tahap 10,” tegas Gus Ipul.

Ia menjamin dana disalurkan langsung ke rekening penerima tanpa perantara.

JANJI TEGAS BUPATI: TIDAK AKAN BERHENTI SAMPAI TUNTAS

“Terima kasih Bapak Menteri yang terbuka dan responsif. Kami hadir di sini ingin memastikan hak rakyat Aceh Timur tidak tertunda. Seluruh berkas sudah lengkap, kami akan terus kawal dari Jakarta sampai ke desa-desa,” janji Al-Farlaky tegas.

CONTOH KERJA KERAS YANG LAYAK DITIRU

Masyarakat menilai ini contoh nyata kepemimpinan hadir untuk rakyat. Bupati Aceh Timur berjuang memastikan bantuan ratusan miliar segera sampai ke tangan korban banjir yang membutuhkan, bukan hanya menunggu laporan dari bawahannya.

Laporan & Penulis : Saifuddin Ismail alias Saiful Bidikterkini.com

Artikel LANGKAH NYATA KE JAKARTA! BUPATI AL-FARLAKY KAWAL LANGSUNG BANTUAN BANJIR RATUSAN MILIAR, REALISASI TAHAP I CAPAI 99% LEBIH pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Dalam pertemuannya dengan awak media di kantor sekretariat DPP AKPERSI, Rino menatap jauh ke perjalanan dua tahun yang penuh ujian.

“Dua tahun bukanlah waktu yang singkat. Kita melewati berbagai tantangan dan rintangan, namun kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa serta kekompakan kita membuat kita tetap berdiri tegak hari ini,” ucapnya dengan nada hangat dan tulus.

Ia menegaskan, perayaan ulang tahun ini tak ingin dijadikan beban bagi siapa pun, tak ingin kemegahan yang kosong. “Kami mengajak seluruh pengurus di mana pun berada: lakukan bakti sosial sesuai kemampuan yang Tuhan titipkan kepada kita. Tak perlu mewah, yang terpenting adalah ketulusan—sebuah wujud terima kasih kita kepada-Nya atas segala perlindungan dan rahmat yang tak terhingga,” tambahnya.

Bagi Rino, momen ini juga adalah bukti nyata kebersamaan yang menyatu dari pusat hingga ke akar rumput. “Solidaritas kita adalah kekayaan terbesar kita. Mari kita tunjukkan bahwa di tengah masyarakat, AKPERSI hadir bukan hanya sebagai organisasi profesi, tapi sebagai keluarga yang peduli, saling melindungi, dan saling melengkapi satu sama lain,” harapnya yang menyentuh sanubari setiap pendengar.

Rino pun menutup pernyataannya dengan doa dan harapan agar keluarga besar AKPERSI semakin dewasa, semakin mencintai sesama, dan senantiasa membawa manfaat bagi bangsa serta lingkungan sekitarnya.

Artikel Menyambut HUT AKPERSI ke-2, Ketum AKPERSI Rino Triyono Ajak Seluruh pengurus DPP dan DPC Berbagi: Syukur Sederhana, Sentuh Hati Masyarakat pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Menurut Rino Triyono, DPP AKPERSI menghormati Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, ia berharap setiap penyampaian pendapat yang berkaitan dengan insan pers disampaikan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh wartawan, jurnalis, dan perusahaan media yang selama ini bekerja secara profesional.

“Kami mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak semua wartawan, jurnalis, maupun media adalah ‘londo ireng’. Masih sangat banyak insan pers yang berjiwa nasionalis, idealis, berintegritas, dan profesional yang setiap hari menjalankan tugas jurnalistik untuk menjaga kepentingan bangsa, mengawal demokrasi, serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujar Rino Triyono.

Ia menegaskan bahwa wartawan, jurnalis, dan media memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar demokrasi. Fungsi pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, menjadi kontrol sosial, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh wartawan, jurnalis, maupun media yang berlandaskan fakta, data, dan kepentingan publik bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kritik yang membangun merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara. Wartawan, jurnalis, dan media yang profesional justru hadir untuk membantu mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang perlu dievaluasi demi kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia,” tegasnya.

Rino Triyono juga mengajak seluruh wartawan, jurnalis, perusahaan media, serta organisasi pers di Indonesia untuk terus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menjaga independensi, profesionalisme, serta menyajikan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, DPP AKPERSI berharap hubungan antara pemerintah dengan wartawan, jurnalis, dan media dapat terus dibangun melalui komunikasi yang sehat, saling menghormati, serta memahami peran masing-masing dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat demokrasi.

“Kami percaya Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar untuk membangun Indonesia. Karena itu, kami berharap seluruh wartawan, jurnalis, dan media yang bekerja secara profesional, nasionalis, dan idealis tetap diberikan penghormatan sebagai mitra strategis bangsa dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang objektif, berimbang, dan membangun,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Ketua Umum DPP AKPERSI menegaskan bahwa pers yang profesional bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra bangsa dalam menjaga demokrasi, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mengawal pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

“Wartawan, jurnalis, dan media yang berintegritas adalah aset bangsa. Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengawal demokrasi, menjaga persatuan, serta memastikan setiap kebijakan berjalan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia.”

Artikel *KETUA UMUM DPP AKPERSI Ingatkan Presiden RI Prabowo Subianto: Tidak Semua Wartawan, Jurnalis, dan Media Adalah “Londo Ireng”, Masih Banyak Insan Pers yang Nasionalis dan Idealis* pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Latar Belakang Kelahiran GPN

Di tengah derasnya arus informasi yang melintasi batas negara, kebutuhan akan media yang terpercaya, profesional, dan berwawasan luas semakin mendesak. Menyadari hal tersebut, jajaran pimpinan PT Media Jasa Nusantara menggagas kehadiran Global Press Network sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.

GPN tidak hanya hadir sebagai media penyebar informasi, tetapi sekaligus berfungsi sebagai wadah pers yang mempertemukan insan pers dari berbagai latar belakang, baik di dalam maupun luar negeri.

Tokoh Pencetus dan Penggagas

Kelahiran Global Press Network merupakan hasil kerja sama dan gagasan dari para praktisi dan profesional di bidang jurnalistik serta hukum:

– Pencetus Media: Syamsuddin, ST., CFLE., CLA., CPLA., CJI., C.ILJ

– Pencetus Wadah Pers: Pajar Paharudin, S.Kom., M.H., C.ILJ

Peluncuran dan pengembangan GPN juga didukung oleh para Pemimpin Redaksi yang memiliki pengalaman panjang di dunia jurnalistik, antara lain Ahmad Gajali dan Adhifatra, yang akan memastikan setiap konten dan kegiatan organisasi berjalan sesuai standar etika dan hukum jurnalistik.

Visi dan Keunggulan

Mengusung domain resmi or.id, Global Press Network hadir dengan komitmen menjadi media dan wadah pers yang menjunjung tinggi akurasi, keadilan, dan tanggung jawab. Kehadirannya diharapkan dapat:

Menyajikan informasi yang faktual, berimbang, dan terpercaya;

Menjadi wadah pengembangan kompetensi, wawasan, dan pengetahuan hukum bagi para anggotanya;

Membangun jaringan kerja sama antar insan pers secara nasional maupun internasional;

Menjadi jembatan informasi yang menghubungkan berbagai pihak untuk kepentingan publik.

Dengan semangat baru, Global Press Network melangkah maju membawa misi: “Menyuarakan Dunia, Menjaga Kebenaran”

Artikel Global Press Network GPN Resmi Diluncurkan, Media Pers Berbasis Internasional pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Fenomena ini wajar menyita perhatian luas, mengingat subjeknya adalah Bupati, figur sentral yang memegang kendali pemerintahan dan kepercayaan rakyat. Namun, di balik hebohnya pemberitaan, terdapat dinamika politik yang menarik untuk dikupas secara objektif.

Respon masyarakat terhadap isu ini sangat beragam dan terbelah menjadi dua kutub pandangan. Di satu sisi, ada kelompok yang langsung menerima informasi tersebut sebagai kebenaran mutlak. Mereka menuntut agar figur tersebut bertanggung jawab, bahkan menyerukan agar mundur atau lengser dari jabatannya.

Di sisi lain, terdapat kelompok yang lebih berhati-hati dan kritis. Mereka memandang bahwa mengganti atau memberhentikan seorang kepala daerah bukanlah perkara mudah yang bisa diputuskan hanya berdasarkan opini publik semata. Bupati adalah mandat rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi. Selain itu, mekanisme hukum dan tata kelola pemerintahan, baik secara formil maupun kearifan lokal serta syariat yang berlaku di Aceh, memiliki prosedur yang panjang, berjenjang, dan harus dilalui sesuai koridor yang ada.

Dalam ilmu politik, sebuah isu besar yang menyerang figur publik seringkali memiliki dua kemungkinan wajah yang perlu dicermati:

Kita tidak bisa menutup mata bahwa isu yang beredar bisa jadi merupakan sebuah realitas atau fakta yang memang terjadi. Jika ini benar adanya, maka ini adalah momen ujian integritas dan akuntabilitas. Publik berhak menuntut kejelasan, dan pemimpin memiliki kewajiban moral serta hukum untuk memberikan penjelasan atau mempertanggungjawabkannya sesuai aturan yang berlaku.

Namun di sisi lain, kita juga harus waspada. Dalam peta persaingan kekuasaan, isu seringkali dijadikan senjata politik. Tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari political engineering atau rekayasa politik.

Hal ini bisa jadi merupakan strategi untuk menjatuhkan kredibilitas, merusak popularitas, atau melemahkan posisi sang pemimpin menjelang dinamika politik tertentu. Jika ini adalah konspirasi, maka yang terjadi adalah pembentukan opini publik yang diarahkan untuk menciptakan kebencian atau ketidakpercayaan, meskipun faktanya belum tentu utuh atau valid.

Yang menjadi sorotan penting dalam fenomena ini adalah posisi masyarakat atau publik itu sendiri. Secara sosiologis dan politik, masyarakat sering kali berada dalam posisi sebagai objek penerima informasi.

Karena keterbatasan akses terhadap data yang valid dan verifikasi sumber, masyarakat menjadi sangat rentan terhadap framing atau pembentukan persepsi. Informasi yang disajikan melalui media memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, masyarakat mudah sekali terprovokasi, langsung mempercayai informasi tanpa filter, dan akhirnya terpecah belah dalam penilaiannya.

Secara sederhana, Kohesi Sosial adalah ikatan sosial, rasa saling percaya, solidaritas, dan rasa kebersamaan yang menyatukan masyarakat dalam satu komunitas. Kohesi sosial menjadi indikator sehat tidaknya sebuah tatanan masyarakat.

Dalam kasus ini, isu yang beredar jelas mempengaruhi kohesi sosial. Arah dan bentuknya akan sangat bergantung pada kebenaran substansi isu tersebut:

Jika nantinya terbukti secara hukum dan fakta bahwa isu tersebut benar adanya, maka Kohesi Sosial akan terbentuk dalam bentuk tuntutan keadilan dan perubahan.

Masyarakat akan bersatu dalam kesadaran bahwa ada pelanggaran atau kesalahan yang harus diperbaiki. Perbedaan pendapat akan menyatu pada satu tujuan: menuntut pertanggungjawaban demi terciptanya tata kelola yang bersih dan baik. Ikatan sosial ini akan didasari oleh semangat moralitas dan kepatuhan terhadap hukum serta syariat, sehingga masyarakat menjadi lebih waspada dan kritis terhadap pemimpinnya di masa depan.

Sebaliknya, jika isu ini ternyata tidak terbukti, tidak memiliki dasar kuat, atau terbukti sebagai rekayasa politik, maka Kohesi Sosial akan berubah menjadi bentuk solidaritas pembelaan dan kewaspadaan.

Masyarakat yang awalnya terpecah akan menyadari bahwa mereka telah diadu domba atau dimanipulasi. Hal ini justru akan mempersatukan mereka dalam upaya melawan politik kotor dan penyebaran berita bohong. Rasa saling percaya antarwarga akan kembali terbangun karena mereka sama-sama menjadi korban disinformasi, sehingga tumbuh semangat untuk lebih saling mengingatkan dan tidak mudah terpecah belah oleh kepentingan pihak tertentu.

Fenomena yang melibatkan orang nomor satu di Aceh Timur ini adalah cerminan dari kompleksitas politik lokal. Ia bisa menjadi proses pencarian kebenaran atas sebuah kesalahan, atau bisa juga menjadi ajang pertarungan kekuasaan melalui jalan informasi.

Namun di sisi lain, dinamika ini juga menjadi momen penting bagi terbentuknya kohesi sosial. Baik isu tersebut terbukti benar maupun tidak, pada akhirnya masyarakat akan belajar untuk menyatukan persepsi demi kepentingan bersama. Masyarakat diajak untuk lebih bijak, kritis, dan menunggu proses hukum yang valid, agar tetap menjadi subjek yang kuat dan tidak mudah dipecah belah.

Artikel Konstruksi Informasi dan Dinamika Politik : Membedah Fenomena Isu Publik Seputar Figur Utama Aceh Timur   Oleh: Kasmidi Panjaitan, S.IP (Pengamat Politik Lulusan FISIP UNPAS Bandung)   pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Direktur LSP Difindo, Ardiansyah, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan gerakan bersama untuk mendorong lahirnya jurnalis yang kompeten, tersertifikasi, dan siap menghadapi dinamika industri media yang semakin kompleks.

“Melalui MoU ini, kami berkomitmen menghadirkan program sertifikasi kompetensi yang terstandar. Ini adalah kesempatan emas bagi insan pers untuk memperoleh pengakuan profesional yang jelas dan terukur. Kami ingin seluruh jurnalis bangkit, meningkatkan kualitas diri, dan berani melangkah menuju standar nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa LSP Difindo merupakan lembaga sertifikasi profesi yang telah memiliki lisensi resmi dan terdaftar di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dengan status tersebut, LSP Difindo berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja yang sah, terstandar, dan diakui secara nasional. Setiap sertifikat yang diterbitkan memiliki legitimasi hukum serta menjadi bukti kompetensi profesional bagi pemegangnya.

Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, menyambut kerja sama ini sebagai momentum penting untuk membangun SDM pers yang unggul dan berdaya saing tinggi.

“Ini bukan hanya kerja sama, tetapi panggilan bagi seluruh anggota AKPERSI di Indonesia. Kita harus naik kelas. Jurnalis tidak cukup hanya aktif di lapangan, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang teruji dan diakui negara. Sertifikasi adalah kunci untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota AKPERSI dari pusat hingga daerah untuk menjadikan program ini sebagai gerakan bersama dalam membangun marwah profesi jurnalis yang profesional dan berintegritas.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelaksanaan uji kompetensi jurnalis, pelatihan berbasis standar nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan program sertifikasi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

MoU ini diharapkan menjadi titik tolak kebangkitan profesionalisme pers nasional. Sinergi antara LSP Difindo dan AKPERSI bukan hanya menciptakan jurnalis yang kompeten, tetapi juga melahirkan insan pers yang berintegritas, beretika, serta mampu menjaga peran pers sebagai pilar demokrasi.

Dengan semangat kolaborasi ini, seluruh anggota AKPERSI diharapkan semakin termotivasi untuk terus belajar, berkembang, dan membuktikan bahwa jurnalis Indonesia mampu bersaing, profesional, serta menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Rilis DPP AKPERSI

Artikel LSP Difindo dan AKPERSI Teken MoU, Momentum Kebangkitan Profesionalisme Jurnalis Nasional pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Di dalam kesempatan ini Presidium Relawan 08 menyampaikan sikap tegas terkait polemik pernyataan yang dikaitkan dengan Saiful Mujani yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya, Presidium Relawan 08 menilai bahwa pernyataan tersebut telah memicu berbagai tafsir di ruang publik, bahkan berkembang menjadi isu yang dikaitkan dengan dugaan ajakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta mengarah pada ujaran yang dinilai tidak konstruktif terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Atas dasar itu, kami meminta yang bersangkutan untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik, sekaligus menyampaikan permintaan maaf agar polemik ini tidak semakin meluas,” kata Ketua Presidium Relawan 08 H. Kurniawan.

Kurniawan juga mengatakan, Presidium Relawan 08 menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, terutama dalam konteks demokrasi yang sehat dan beradab.

“Sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi persoalan ini, Presidium Relawan 08 menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum, termasuk penyampaian somasi kepada pihak terkait,” ujarnya.

Jika somasi tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai, Presidium Relawan 08 menyatakan siap melanjutkan proses melalui jalur hukum dengan melaporkan persoalan ini kepada Bareskrim Polri.

Presidium Relawan 08 menekankan bahwa langkah ini diambil bukan semata-mata sebagai respons terhadap individu, melainkan sebagai upaya menjaga ketertiban, stabilitas, serta kualitas ruang publik dari potensi narasi yang dapat memecah belah masyarakat.

“Selama ini Prabowo juga sudah berupaya tidak menaikkan harga BBM. Ini kebijakan yang baik dari Bapak Prabowo, saya juga minta masyarakat jangan mudah dipengaruhi oleh ajakan-ajakan makar,” kata Kurniawan.

Presidium Relawan 08 merupakan kumpulan para relawan Prabowo Subianto yang setia dan tegak lurus serta militan, Presidium Relawan 08 terdiri dari beberapa ormas relawan yakni Rampas Setia O8, Gerakan Cinta Prabowo, Garuda Asta Cita Nusantara , Garuda Emas dan Garda Rakyat 08 .

By : Yusuf

Artikel Presidium Relawan 08 Desak Saiful Mujani Minta Maaf, Ancam Lapor Bareskrim pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Yayat, anggota KOMRAD, menegaskan bahwa peristiwa yang menimpa Andrie Yunus tidak bisa dipandang sebagai tindakan kekerasan biasa. Menurutnya, penyiraman air keras tersebut memiliki indikasi kuat sebagai upaya percobaan pembunuhan terhadap warga sipil yang dikenal aktif dalam kegiatan advokasi.

Ia juga menyoroti lambannya pengungkapan kasus yang telah bergulir lebih dari dua minggu. Hingga saat ini, menurut Yayat, belum ada penjelasan terbuka kepada publik terkait siapa dalang intelektual di balik peristiwa tersebut serta motif para pelaku yang diduga terlibat.

KOMRAD menilai kasus tersebut semakin serius karena adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Oleh sebab itu, mereka meminta proses hukum berjalan transparan serta tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku lapangan.

Menurut Yayat, meskipun Presiden telah memberikan atensi terhadap kasus ini, namun penanganannya masih terkesan berjalan di tempat. Ia menilai proses internal di tubuh TNI terhadap prajurit yang diduga terlibat tampak lamban sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil.

KOMRAD juga menyampaikan bahwa insiden tersebut sangat mencederai prinsip demokrasi dan HAM di Indonesia. Bahkan, menurut mereka, kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis dapat menimbulkan sorotan internasional serta menurunkan citra negara di mata dunia.

Melalui pernyataan resminya, KOMRAD mendesak agar para pelaku diproses secara tegas dan dialihkan ke peradilan umum. Mereka juga meminta pihak TNI segera mengungkap otak intelektual kasus tersebut, mempublikasikan perkembangan penyelidikan secara terbuka, serta menghentikan segala bentuk teror terhadap masyarakat sipil.

Artikel KOMRAD Desak Pengungkapan Kasus Penyiramanv Air Keras Aktivis Andrie Yunus pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Korban diketahui bernama Saripuddin (61), seorang petani yang merupakan warga Dusun Bumi Harapan, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Baebunta. Penemuan jasad korban sempat menggegerkan warga setempat.

Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 10.00 WITA, saat seorang saksi bernama Hakim (44) tengah bekerja di sawah. Ia sempat memanggil korban yang berada di dalam pondok persawahan, namun tidak mendapat respons.

Merasa curiga, saksi kemudian mendatangi pondok tersebut dan mendapati korban sudah terbaring tidak bernyawa di lantai. Saksi pun segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.

Sekitar pukul 10.30 WITA, personel Polsek Baebunta tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi bersama warga. Tak berselang lama, tim Inafis Polres Luwu Utara yang dipimpin IPDA Muh. Nurdin juga datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh.

Hasil pemeriksaan luar tubuh korban tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau luka fisik. Dari keterangan keluarga, korban diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi serta sering mengeluh sesak napas sebelum kejadian.

Kapolsek Baebunta, Jumaing, membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa dugaan sementara korban meninggal dunia akibat faktor alam atau penyakit yang dideritanya. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan sesuai adat dan agama.

Artikel Penemuan Mayat di Baebunta, Polisi Pastikan Tanpa Unsur Kekerasan pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.

Insiden tersebut terjadi usai Andrie menyelesaikan perekaman siaran di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Dimas, serangan itu dilakukan secara tiba-tiba oleh pelaku yang hingga kini belum teridentifikasi.

Pihak KontraS menilai tindakan ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan bentuk teror yang mengarah pada upaya membungkam suara kritis, khususnya para pembela hak asasi manusia. Serangan ini dinilai mengancam ruang demokrasi serta kebebasan berpendapat di Indonesia.

Menanggapi kejadian ini, Syahril CFLE CILJ menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam. Ia mendesak Menteri HAM serta aparat kepolisian, baik Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri, untuk segera bertindak cepat, profesional, dan transparan dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa penyidik Polri memiliki tugas dan wewenang penegakan hukum berlandaskan “bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum,

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidangpenyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan”

Hal ini penting guna menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen negara dalam melindungi aktivis dan penegak HAM. Publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum agar pelaku segera ditangkap dan tidak terulang kembali kasus serupa yang mencederai keadilan.

Artikel Syahril CFLE CILJ, Angkat Bicara “Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Negara Didesak Bertindak Cepat” pertama kali tampil pada BIDIK TERKINI.