Fenomena ini wajar menyita perhatian luas, mengingat subjeknya adalah Bupati, figur sentral yang memegang kendali pemerintahan dan kepercayaan rakyat. Namun, di balik hebohnya pemberitaan, terdapat dinamika politik yang menarik untuk dikupas secara objektif.

Respon masyarakat terhadap isu ini sangat beragam dan terbelah menjadi dua kutub pandangan. Di satu sisi, ada kelompok yang langsung menerima informasi tersebut sebagai kebenaran mutlak. Mereka menuntut agar figur tersebut bertanggung jawab, bahkan menyerukan agar mundur atau lengser dari jabatannya.

Di sisi lain, terdapat kelompok yang lebih berhati-hati dan kritis. Mereka memandang bahwa mengganti atau memberhentikan seorang kepala daerah bukanlah perkara mudah yang bisa diputuskan hanya berdasarkan opini publik semata. Bupati adalah mandat rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi. Selain itu, mekanisme hukum dan tata kelola pemerintahan, baik secara formil maupun kearifan lokal serta syariat yang berlaku di Aceh, memiliki prosedur yang panjang, berjenjang, dan harus dilalui sesuai koridor yang ada.

Dalam ilmu politik, sebuah isu besar yang menyerang figur publik seringkali memiliki dua kemungkinan wajah yang perlu dicermati:

Kita tidak bisa menutup mata bahwa isu yang beredar bisa jadi merupakan sebuah realitas atau fakta yang memang terjadi. Jika ini benar adanya, maka ini adalah momen ujian integritas dan akuntabilitas. Publik berhak menuntut kejelasan, dan pemimpin memiliki kewajiban moral serta hukum untuk memberikan penjelasan atau mempertanggungjawabkannya sesuai aturan yang berlaku.

Namun di sisi lain, kita juga harus waspada. Dalam peta persaingan kekuasaan, isu seringkali dijadikan senjata politik. Tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari political engineering atau rekayasa politik.

Hal ini bisa jadi merupakan strategi untuk menjatuhkan kredibilitas, merusak popularitas, atau melemahkan posisi sang pemimpin menjelang dinamika politik tertentu. Jika ini adalah konspirasi, maka yang terjadi adalah pembentukan opini publik yang diarahkan untuk menciptakan kebencian atau ketidakpercayaan, meskipun faktanya belum tentu utuh atau valid.

Yang menjadi sorotan penting dalam fenomena ini adalah posisi masyarakat atau publik itu sendiri. Secara sosiologis dan politik, masyarakat sering kali berada dalam posisi sebagai objek penerima informasi.

Karena keterbatasan akses terhadap data yang valid dan verifikasi sumber, masyarakat menjadi sangat rentan terhadap framing atau pembentukan persepsi. Informasi yang disajikan melalui media memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, masyarakat mudah sekali terprovokasi, langsung mempercayai informasi tanpa filter, dan akhirnya terpecah belah dalam penilaiannya.

Secara sederhana, Kohesi Sosial adalah ikatan sosial, rasa saling percaya, solidaritas, dan rasa kebersamaan yang menyatukan masyarakat dalam satu komunitas. Kohesi sosial menjadi indikator sehat tidaknya sebuah tatanan masyarakat.

Dalam kasus ini, isu yang beredar jelas mempengaruhi kohesi sosial. Arah dan bentuknya akan sangat bergantung pada kebenaran substansi isu tersebut:

Jika nantinya terbukti secara hukum dan fakta bahwa isu tersebut benar adanya, maka Kohesi Sosial akan terbentuk dalam bentuk tuntutan keadilan dan perubahan.

Masyarakat akan bersatu dalam kesadaran bahwa ada pelanggaran atau kesalahan yang harus diperbaiki. Perbedaan pendapat akan menyatu pada satu tujuan: menuntut pertanggungjawaban demi terciptanya tata kelola yang bersih dan baik. Ikatan sosial ini akan didasari oleh semangat moralitas dan kepatuhan terhadap hukum serta syariat, sehingga masyarakat menjadi lebih waspada dan kritis terhadap pemimpinnya di masa depan.

Sebaliknya, jika isu ini ternyata tidak terbukti, tidak memiliki dasar kuat, atau terbukti sebagai rekayasa politik, maka Kohesi Sosial akan berubah menjadi bentuk solidaritas pembelaan dan kewaspadaan.

Masyarakat yang awalnya terpecah akan menyadari bahwa mereka telah diadu domba atau dimanipulasi. Hal ini justru akan mempersatukan mereka dalam upaya melawan politik kotor dan penyebaran berita bohong. Rasa saling percaya antarwarga akan kembali terbangun karena mereka sama-sama menjadi korban disinformasi, sehingga tumbuh semangat untuk lebih saling mengingatkan dan tidak mudah terpecah belah oleh kepentingan pihak tertentu.

Fenomena yang melibatkan orang nomor satu di Aceh Timur ini adalah cerminan dari kompleksitas politik lokal. Ia bisa menjadi proses pencarian kebenaran atas sebuah kesalahan, atau bisa juga menjadi ajang pertarungan kekuasaan melalui jalan informasi.

Namun di sisi lain, dinamika ini juga menjadi momen penting bagi terbentuknya kohesi sosial. Baik isu tersebut terbukti benar maupun tidak, pada akhirnya masyarakat akan belajar untuk menyatukan persepsi demi kepentingan bersama. Masyarakat diajak untuk lebih bijak, kritis, dan menunggu proses hukum yang valid, agar tetap menjadi subjek yang kuat dan tidak mudah dipecah belah.

Direktur LSP Difindo, Ardiansyah, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan gerakan bersama untuk mendorong lahirnya jurnalis yang kompeten, tersertifikasi, dan siap menghadapi dinamika industri media yang semakin kompleks.

“Melalui MoU ini, kami berkomitmen menghadirkan program sertifikasi kompetensi yang terstandar. Ini adalah kesempatan emas bagi insan pers untuk memperoleh pengakuan profesional yang jelas dan terukur. Kami ingin seluruh jurnalis bangkit, meningkatkan kualitas diri, dan berani melangkah menuju standar nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa LSP Difindo merupakan lembaga sertifikasi profesi yang telah memiliki lisensi resmi dan terdaftar di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dengan status tersebut, LSP Difindo berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja yang sah, terstandar, dan diakui secara nasional. Setiap sertifikat yang diterbitkan memiliki legitimasi hukum serta menjadi bukti kompetensi profesional bagi pemegangnya.

Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, menyambut kerja sama ini sebagai momentum penting untuk membangun SDM pers yang unggul dan berdaya saing tinggi.

“Ini bukan hanya kerja sama, tetapi panggilan bagi seluruh anggota AKPERSI di Indonesia. Kita harus naik kelas. Jurnalis tidak cukup hanya aktif di lapangan, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang teruji dan diakui negara. Sertifikasi adalah kunci untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota AKPERSI dari pusat hingga daerah untuk menjadikan program ini sebagai gerakan bersama dalam membangun marwah profesi jurnalis yang profesional dan berintegritas.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelaksanaan uji kompetensi jurnalis, pelatihan berbasis standar nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan program sertifikasi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

MoU ini diharapkan menjadi titik tolak kebangkitan profesionalisme pers nasional. Sinergi antara LSP Difindo dan AKPERSI bukan hanya menciptakan jurnalis yang kompeten, tetapi juga melahirkan insan pers yang berintegritas, beretika, serta mampu menjaga peran pers sebagai pilar demokrasi.

Dengan semangat kolaborasi ini, seluruh anggota AKPERSI diharapkan semakin termotivasi untuk terus belajar, berkembang, dan membuktikan bahwa jurnalis Indonesia mampu bersaing, profesional, serta menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Rilis DPP AKPERSI

Yayat, anggota KOMRAD, menegaskan bahwa peristiwa yang menimpa Andrie Yunus tidak bisa dipandang sebagai tindakan kekerasan biasa. Menurutnya, penyiraman air keras tersebut memiliki indikasi kuat sebagai upaya percobaan pembunuhan terhadap warga sipil yang dikenal aktif dalam kegiatan advokasi.

Ia juga menyoroti lambannya pengungkapan kasus yang telah bergulir lebih dari dua minggu. Hingga saat ini, menurut Yayat, belum ada penjelasan terbuka kepada publik terkait siapa dalang intelektual di balik peristiwa tersebut serta motif para pelaku yang diduga terlibat.

KOMRAD menilai kasus tersebut semakin serius karena adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Oleh sebab itu, mereka meminta proses hukum berjalan transparan serta tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku lapangan.

Menurut Yayat, meskipun Presiden telah memberikan atensi terhadap kasus ini, namun penanganannya masih terkesan berjalan di tempat. Ia menilai proses internal di tubuh TNI terhadap prajurit yang diduga terlibat tampak lamban sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil.

KOMRAD juga menyampaikan bahwa insiden tersebut sangat mencederai prinsip demokrasi dan HAM di Indonesia. Bahkan, menurut mereka, kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis dapat menimbulkan sorotan internasional serta menurunkan citra negara di mata dunia.

Melalui pernyataan resminya, KOMRAD mendesak agar para pelaku diproses secara tegas dan dialihkan ke peradilan umum. Mereka juga meminta pihak TNI segera mengungkap otak intelektual kasus tersebut, mempublikasikan perkembangan penyelidikan secara terbuka, serta menghentikan segala bentuk teror terhadap masyarakat sipil.

Akibat peristiwa tersebut, kegiatan belajar mengajar tidak lagi dapat dilakukan di ruang kelas sekolah. Para siswa kini terpaksa belajar di rumah warga sekitar karena bangunan sekolah sudah tidak layak dan tidak aman untuk digunakan.

Martinus Jaha Bara menilai kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah serta anggota DPRD Sumba Barat Daya. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal bangunan yang roboh, tetapi menyangkut masa depan generasi muda Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Pemerintah harus segera memberikan fasilitas yang layak. Ini menyangkut generasi muda Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Pendidikan tidak boleh dibiarkan terhambat hanya karena lambatnya perhatian dari pemerintah,” tegas Martinus.

Ia juga menyoroti peran legislatif yang dinilai harus lebih jeli melihat persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Martinus mengingatkan agar para wakil rakyat tidak hanya diam setelah terpilih dan menduduki kursi DPRD.

“DPR juga harus jeli melihat hal ini. Jangan bungkam terus setelah naik dan duduki kursi yang katanya wakil rakyat. Inilah rakyatmu sekarang. Mereka sedang membutuhkan fasilitas pembangunan gedung sekolah yang layak,” ujarnya.

Martinus menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan yang layak sebenarnya telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan pemerintah wajib menyediakan sarana serta prasarana pendidikan yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 57 Tahun 2021, dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ruang kelas yang aman, fasilitas belajar, serta lingkungan pendidikan yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai sarana dan prasarana pendidikan juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah, yang mengatur bahwa setiap sekolah wajib memiliki bangunan yang layak, aman, serta memenuhi standar keselamatan bagi peserta didik.

Martinus menegaskan bahwa dengan adanya dasar hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan fasilitas pendidikan tetap tersedia dan aman bagi para siswa.

Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD segera turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sekolah tersebut dan mengambil langkah konkret agar pembangunan kembali gedung sekolah dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, anak-anak di Desa Werilolo tidak membutuhkan simpati semata, melainkan tindakan nyata agar mereka dapat kembali belajar di sekolah yang aman, layak, dan mendukung masa depan pendidikan generasi muda di daerah tersebut.

*(MJB)*

Acara yang diklaim sebagai ajang silaturahmi antara perusahaan migas tersebut dengan insan pers dinilai tidak mencerminkan kebersamaan.

Pasalnya, undangan disebut hanya diberikan kepada segelintir wartawan tertentu, sementara ratusan jurnalis lain di wilayah tersebut tidak dilibatkan.

Kebijakan ini memicu kekecewaan di kalangan wartawan lokal. Sejumlah jurnalis bahkan menyebut pola seperti ini bukan pertama kali terjadi dalam agenda yang digelar perusahaan migas tersebut.

“Kami merasa dianaktirikan. PHE NSO hanya mengundang sebagian kecil media. Padahal perusahaan energi lain seperti Pema Global Energi dan Perta Arun Gas biasanya mengundang wartawan secara terbuka,” ujar seorang wartawan dari Aceh Utara yang hadir di lokasi meski tidak menerima undangan resmi.

Menurutnya, kegiatan seperti buka puasa bersama seharusnya menjadi momentum mempererat hubungan antara perusahaan dan seluruh insan pers, bukan justru menimbulkan kesan eksklusif dan diskriminatif.

Kekecewaan tersebut bahkan memuncak di akhir acara. Beberapa wartawan yang datang tanpa undangan menyampaikan protes karena tidak menerima biaya transportasi maupun paket sembako yang biasanya diberikan dalam kegiatan serupa.

Situasi di dalam ruangan sempat memanas dan menimbulkan ketegangan sebelum akhirnya berhasil diredam oleh panitia penyelenggara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.

Sementara itu, wartawan Muhazir dari lintasberitaindonesia.com menilai pola kegiatan seperti ini sudah berulang setiap tahun dan perlu menjadi perhatian serius.

“Setiap tahun selalu ada wartawan yang tidak dilibatkan. Ini seharusnya menjadi evaluasi bagi perusahaan agar tidak terkesan memilih-milih media,” ujarnya.

Muhazir juga meminta Kepolisian Daerah Aceh untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran publikasi perusahaan tersebut.

“Kami meminta Polda Aceh segera mengaudit anggaran publikasi yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah yang digunakan PHE NSO untuk media di Aceh, khususnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Ini penting agar pengelolaannya lebih transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan publik,” tegasnya.

Kritik serupa juga disampaikan Thaifuri, wartawan Buser.siaga.com. Ia mengaku sangat kecewa karena selama ini tidak pernah diundang dalam kegiatan yang digelar perusahaan tersebut.

“Kami ini wartawan dari wilayah timur Aceh Utara. Tapi setiap ada kegiatan seperti ini, yang diundang hanya wartawan itu-itu saja. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya,” ungkap Thaifuri.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan ketidakterbukaan penggunaan anggaran publikasi oleh perusahaan migas tersebut.

“Jika memang ada anggaran publikasi yang besar, harusnya transparan dan tidak hanya dinikmati oleh media tertentu. Kami berharap aparat bisa mengusutnya agar ke depan lebih terbuka dan adil,” pungkasnya.

Keausan kendaraan sendiri merupakan proses kerusakan bertahap pada komponen otomotif yang terjadi seiring waktu. Faktor lingkungan, kondisi jalan, serta kebiasaan pengemudi menjadi penyebab utama yang mempengaruhi cepat atau lambatnya kerusakan tersebut.

Kebiasaan mengemudi yang buruk dapat meningkatkan tekanan pada sistem mekanis kendaraan, mulai dari mesin, rem, hingga suspensi. Akibatnya, kendaraan lebih cepat mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya perawatan yang lebih besar.

Sebaliknya, pengemudi yang menerapkan pola berkendara yang bijak dapat memperpanjang umur kendaraan. Mengemudi secara halus, menjaga kecepatan stabil, serta melakukan pengereman secara bertahap dapat mengurangi beban kerja komponen kendaraan.

Dengan menerapkan prinsip mengemudi cerdas, pemilik kendaraan tidak hanya menjaga performa kendaraan tetap optimal, tetapi juga menghemat biaya perawatan dalam jangka panjang. Kebiasaan berkendara yang baik menjadi investasi penting untuk keselamatan sekaligus kesehatan kendaraan. 🚗

Kegiatan tersebut bukan sekadar tradisi, melainkan ruang membangun kebersamaan antara pegawai, dosen, dan pengurus yayasan. Melalui kebersamaan di bulan suci, seluruh civitas akademika diharapkan semakin solid dalam mengemban amanah pendidikan sekaligus menebar keberkahan bagi masyarakat sekitar.

Tak hanya aktif di Ramadan, yayasan juga konsisten menjalankan Program Jumat Berkah setiap pekan. Pembagian sembako dan donasi ke panti asuhan di Makassar, khususnya di sekitar Kampus Antang, menjadi bukti nyata bahwa Mega Rezky hadir sebagai institusi pendidikan yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

Di bidang akademik, yayasan tengah menyiapkan langkah ekspansi strategis dengan membuka sejumlah program studi baru. Di antaranya Fakultas Kedokteran, Manajemen dan Akuntansi, S3 Ilmu Pendidikan, S2 Teknologi Radiomedis, hingga Pendidikan Jasmani. Dari delapan fakultas yang ada saat ini, ditargetkan bertambah menjadi 10 hingga 11 fakultas dalam waktu dekat.

Pengembangan juga menyentuh sektor infrastruktur melalui pembangunan dua gedung perkuliahan baru, termasuk rencana penambahan lima lantai di atas gedung ballroom. Fokus utama diarahkan pada penguatan program studi kesehatan sebagai wujud komitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menurut Martinus, dinamika media sosial belakangan ini kerap memunculkan narasi yang berpotensi memecah belah persaudaraan antarwarga, khususnya warga perantau asal Sumba di Bali. Namun ia menilai, respons cepat dan sikap dewasa dari organisasi mahasiswa serta para tokoh adat dan tetua Sumba di Bali telah mampu meredam ketegangan dan menjaga suasana tetap kondusif.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada organisasi mahasiswa dan para tetua Sumba di Bali yang tetap mengedepankan dialog, klarifikasi, serta ajakan damai dalam menyikapi berbagai polemik di media sosial. Ini adalah sikap yang mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab moral,” ujar Martinus, Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan bahwa peran mahasiswa dan tokoh masyarakat sangat strategis dalam menjaga persatuan, khususnya di tengah era digital yang begitu cepat menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang belum terverifikasi.

Peran Mahasiswa dan Tetua Sebagai Penjaga Moral

Martinus menyebut, organisasi mahasiswa asal Sumba di Bali tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga nama baik daerah dan membangun citra positif masyarakat Sumba di tanah rantau.

Sementara itu, para tetua dan tokoh masyarakat dinilai berperan sebagai penyejuk dan penengah ketika muncul kesalahpahaman atau perdebatan di ruang publik digital.

“Kehadiran para tetua sangat penting sebagai penasehat dan penuntun. Mereka menjadi jembatan komunikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” tegasnya.

Martinus juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mengingatkan agar tidak mudah terpancing oleh provokasi, ujaran kebencian, atau informasi yang belum jelas kebenarannya.

Menurutnya, menjaga persaudaraan antarwarga, baik sesama perantau maupun dengan masyarakat Bali, adalah tanggung jawab bersama.

“Media sosial harus menjadi ruang edukasi dan persatuan, bukan tempat saling menyerang. Mari kita jaga marwah Sumba dan NTT dengan sikap santun, cerdas, dan bermartabat,” pungkasnya.

Dengan semangat kebersamaan dan komunikasi yang sehat, Martinus optimistis masyarakat Sumba di Bali akan tetap solid serta mampu menjadi contoh dalam menyikapi setiap dinamika sosial secara dewasa dan bertanggung jawab.

*MJB*

Dalam sambutannya, H. Asri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah meluangkan waktu menghadiri acara tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang dengan suasana yang lebih meriah dan membawa manfaat bagi banyak orang. “Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga tahun ke depan kita bisa adakan lagi acara seperti ini, bahkan lebih meriah lagi,” ujarnya.

Acara buka puasa bersama ini bukan hanya menjadi momen berbagi hidangan, tetapi juga wadah memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Kehangatan terlihat dari interaksi para warga yang saling menyapa dan berbincang, menciptakan nuansa kekeluargaan yang kental sepanjang kegiatan berlangsung.

H. Asri juga menyampaikan apresiasi khusus kepada rekan-rekan media yang turut hadir meliput kegiatan tersebut. Ia menilai peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi positif serta membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat. “Saya pribadi berterima kasih kepada teman-teman media yang sempat hadir. Semoga ke depannya lebih baik dari hari ini,” tuturnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan hubungan sosial antarwarga semakin erat dan semangat kebersamaan terus terjaga. Peringatan HUT ke-53 PT Sukses Mandiri menjadi bukti bahwa kegiatan sederhana seperti buka puasa bersama mampu menghadirkan makna besar bagi persaudaraan dan keharmonisan masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus koordinasi untuk menyukseskan agenda Rapimnas dan UKW yang direncanakan berlangsung pada 20 April 2026. Dalam audiensi itu, Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai strategis bagi peningkatan kualitas insan pers di daerah.

Persiapan Menuju Rapimnas dan UKW

Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo yang juga panitia pelaksana, Yance Harun, menjelaskan bahwa Rapimnas dan UKW merupakan agenda penting organisasi dalam memperkuat konsolidasi internal serta meningkatkan profesionalisme wartawan.

“Rencana kegiatan Rapimnas dan UKW akan dilaksanakan pada 20 April 2026. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujar Yance.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut direncanakan akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, bahkan membuka peluang kehadiran RI-1, serta peserta UKW dari berbagai provinsi di Indonesia.

Membangun Kebersamaan dan Profesionalisme Pers

Sementara itu, Ketua DPD AKPERSI Gorontalo, Imran Uno, menegaskan bahwa momentum Rapimnas dan UKW bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kebersamaan insan pers.

“Momentum ini untuk memperkuat kebersamaan seluruh insan pers, baik yang tergabung dalam organisasi pers maupun di luar organisasi. UKW menjadi langkah penting untuk menciptakan wartawan yang profesional dan berkualitas,” tegas Imran.

Menurutnya, wartawan yang kompeten akan mampu bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, insan pers tetap berpegang teguh pada fungsi kontrol sosial serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“Seorang jurnalis tidak boleh lepas dari fungsi kontrol dan harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik,” tambahnya.

Apresiasi dan Komitmen Bangun Kepercayaan Publik

Di tempat yang sama, Sekretaris DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Jefri Yoker Taha, mengapresiasi langkah strategis AKPERSI Gorontalo dalam menyelenggarakan Rapimnas dan UKW.

Ia menilai, kegiatan ini membuktikan bahwa AKPERSI Gorontalo tidak hanya menjalin kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berkomitmen membangun kepercayaan publik.

“Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa AKPERSI Gorontalo hadir sebagai organisasi yang profesional, independen, dan mampu meningkatkan kualitas wartawan melalui UKW,” ujarnya.

Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, diharapkan pelaksanaan Rapimnas dan UKW AKPERSI tahun 2026 dapat berjalan sukses serta menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi dan kredibilitas insan pers di Provinsi Gorontalo.

Rilis DPP AKPERSI